Fahri Hamzah Sentil Partai Besar soal PT 5 Persen: Kompromi Amankan Kursi, Bukan Suara Rakyat
Fahri Hamzah menolak parliamentary threshold 5 persen yang dinilai hanya menguntungkan partai besar. Gelora mendorong PT 0 persen dan mengancam gugatan ke MK jika ambang batas tinggi dipaksakan.
JAKARTA, BUKAMATANEWS — Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, melontarkan kritik tajam terhadap wacana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Fahri menilai, angka 5 persen bukanlah solusi untuk memperkuat demokrasi, melainkan kompromi politik yang dirancang demi mengamankan posisi partai-partai besar di parlemen.
Menurutnya, pembatasan tersebut justru berpotensi mengorbankan suara rakyat yang telah diberikan kepada partai politik dalam pemilu.
Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Reformasi Pemilu – Berapa Threshold yang Benar?” pada Jumat (2/10/2026) malam.
“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4% hingga 7%, termasuk 5% saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Fahri menegaskan, Partai Gelora berada pada posisi tegas mendorong ambang batas parlemen 0 persen. Sikap tersebut sekaligus menjadi penolakan terhadap berbagai usulan PT 4 persen, 5 persen, maupun 7 persen.
Fahri Tantang Partai Besar Berani Terapkan Threshold 20 Persen
Dalam pandangannya, perdebatan mengenai ambang batas parlemen selama ini terjebak pada dua mazhab utama.
Pertama, Mazhab Kedaulatan Rakyat yang mendorong ambang batas 0 persen. Kedua, Mazhab Penguatan Presidensialisme yang menghendaki penyederhanaan partai politik melalui ambang batas tinggi, bahkan hingga 20 persen.
Fahri menilai, prinsip utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat atau vox populi, vox dei.
Dalam perspektif tersebut, berapa pun suara yang diperoleh partai politik harus mendapatkan ruang representasi di parlemen tanpa terhalang persyaratan ambang batas.
