Fraksi PKS DPRD Makassar Apresiasi Kinerja Munafri, Pertumbuhan Ekonomi Capai 7,04 Persen

MAKASSAR, BUKAMATA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.

“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” ujar Hartono saat membacakan pandangan umum fraksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, pertumbuhan ekonomi Makassar tercatat sebesar 6,61 persen secara tahunan atau year-on-year pada triwulan I 2026. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada triwulan II 2026.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 mencapai 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen. Makassar juga tercatat memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.

Meski memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut, Fraksi PKS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan, menurut fraksi, tidak cukup diukur melalui indikator makroekonomi, tetapi juga harus tercermin dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi warga.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong pemerintah kota memperkuat lima agenda utama, yakni meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, mengendalikan belanja operasional dengan tetap melindungi belanja produktif, memprioritaskan pelayanan dasar, memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kelompok rentan, serta memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih terperinci mengenai faktor penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi dan strategi pemerintah untuk memperbaiki realisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Catatan tersebut dinilai penting agar kebijakan perubahan anggaran disusun berdasarkan kondisi fiskal yang terukur.

Selain pendapatan, Fraksi PKS menyoroti komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026. Belanja operasi disebut meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun, sedangkan belanja modal turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masih besar.

Hartono mengatakan, masyarakat masih menyampaikan berbagai aspirasi mengenai perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, dan akses air bersih, termasuk melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala. Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja serta alokasi anggaran untuk penanganan banjir, drainase, dan pelayanan air bersih berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat.

Pada akhir penyampaian pandangan umum, Fraksi PKS meminta agar pembahasan APBD Perubahan 2026 diarahkan pada kebijakan anggaran yang responsif terhadap persoalan masyarakat. Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Tahapan selanjutnya diharapkan dapat memperjelas prioritas program, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.