Siswa SD Meninggal Usai Tersedak Menu MBG, DPR Desak Investigasi dan JPPI Soroti Keselamatan Anak

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Insiden meninggalnya seorang siswa kelas 3 SD di Lampung Tengah setelah tersedak biji kelengkeng dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan terhadap aspek keselamatan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. DPR RI mendesak investigasi menyeluruh, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta evaluasi serius terhadap sistem keamanan makanan dan penanganan darurat di sekolah.

Siswa tersebut dilaporkan meninggal pada Selasa (22/9/2026). Peristiwa itu mendorong Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut penyebab kejadian dengan melibatkan tenaga medis dan pihak rumah sakit.

"Harus dilakukan investigasi. Apakah karena keracunan, atau karena sebab lain. Saya minta BGN melakukan investigasi, libatkan pihak rumah sakit dan dokter," ujar Yahya kepada Suara.com, Rabu (23/9/2026).

Dorongan investigasi tersebut diarahkan untuk memastikan penyebab kematian siswa sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program MBG.

Selain meminta investigasi, Yahya Zaini menyampaikan bahwa keluarga korban memiliki opsi untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum.

Dan pihak keluarga boleh melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dorongan agar insiden yang menimpa siswa di Lampung Tengah diperiksa secara menyeluruh. Investigasi diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai rangkaian kejadian dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penanganannya.

Yahya juga menyoroti upaya perbaikan tata kelola dapur MBG yang menurutnya terus dilakukan untuk memperkuat keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.

"Sekarang BGN sudah memperketat tata kelola dapur MBG. Makanan boleh dimakan dalam kurun waktu 4 jam. Dan ompreng harus dikasih label," tambahnya.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari langkah pengawasan yang disebut Yahya perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program MBG.

JPPI: Keselamatan Anak Tak Boleh Diabaikan

Sorotan terhadap insiden tersebut juga datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Organisasi tersebut menilai aspek keselamatan anak perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi program MBG, terutama dalam proses penyediaan dan konsumsi makanan di lingkungan sekolah.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan duka atas meninggalnya siswa SD di Lampung Tengah. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem keselamatan dalam pelaksanaan program.

"Meninggalnya seorang siswa SD di Lampung Tengah akibat tersedak saat makan menu MBG di lingkungan sekolah merupakan bentuk keteledoran fatal dan bukti nyata pengabaian aspek keselamatan anak," kata Ubaid dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

JPPI mendorong BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat mitigasi risiko, termasuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa memenuhi standar keamanan sesuai usia anak.

Ubaid menyoroti pentingnya memperhatikan risiko fisik makanan, bukan hanya target penyediaan porsi dan penyerapan anggaran.

"Ini jelas keteledoran fatal. Menyuapi jutaan anak sekolah setiap hari tanpa menyiapkan sistem keamanan dan mitigasi bahaya fisik adalah bentuk kecerobohan yang sangat berbahaya. BGN dan SPPG teledor karena hanya sibuk mengejar target kuantitas porsi dan penyerapan anggaran, tapi buta terhadap risiko keselamatan jiwa anak di lapangan," tegas Ubaid.

Standar Penyajian Makanan hingga Penanganan Darurat Disoroti

Dalam evaluasinya, JPPI mencatat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya berkaitan dengan standar keamanan makanan, termasuk panduan pemotongan, tekstur, dan penyajian yang disesuaikan dengan kelompok usia anak.

JPPI juga menyoroti perlunya memastikan makanan yang berpotensi menimbulkan risiko tersedak ditangani dengan prosedur yang aman sebelum disajikan kepada siswa sekolah dasar.

Menurut organisasi tersebut, penyediaan makanan untuk anak-anak perlu mempertimbangkan karakteristik makanan dan kemampuan makan sesuai usia, sehingga aspek keselamatan tidak terabaikan dalam proses distribusi maupun konsumsi.

Selain standar penyajian, JPPI menyoroti belum optimalnya prosedur penanganan kondisi darurat medis selama pelaksanaan program MBG di sekolah.

"BGN dan SPPG membebankan distribusi dan proses makan kepada pihak sekolah tanpa pernah memberikan SOP penanganan gawat darurat medis, pelatihan pertolongan pertama (Heimlich maneuver), maupun edukasi teknik makan aman. Membiarkan program masif berjalan tanpa jaring pengaman medis adalah bentuk keteledoran operasional yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

JPPI juga menilai pendampingan kesehatan saat jam makan siswa perlu diperkuat. Pendampingan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan ketika terjadi kondisi darurat selama kegiatan makan berlangsung.

Evaluasi MBG Didorong Menyentuh Keselamatan Siswa

Desakan investigasi dari DPR dan sorotan JPPI menempatkan aspek keselamatan anak sebagai perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Di samping memastikan pemenuhan kebutuhan gizi, penyelenggaraan program juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat tata kelola keamanan makanan, pengawasan, dan kesiapan penanganan keadaan darurat.

Penyebab pasti meninggalnya siswa di Lampung Tengah perlu dipastikan melalui investigasi dan pemeriksaan medis yang berwenang. Sementara itu, evaluasi terhadap prosedur penyediaan dan konsumsi makanan dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kejadian serupa.