Kelangkaan BBM Jadi Sorotan, Bupati Jeneponto Minta OPD Turun Langsung dan Rumuskan Langkah Konkret

JENEPONTO, BUKAMATANEWS – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam kegiatan Coffee Morning bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Jeneponto, Senin, 14 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto tersebut dihadiri Bupati Jeneponto Paris Yasir, Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Aspa Muji, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat terkait.

Forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi terbuka untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dirasakan masyarakat, terutama menyangkut kelangkaan BBM dan elpiji, kondisi kelistrikan, serta pelaksanaan Work From Home (WFH).

Bupati: Jangan Hanya Dengarkan Laporan, Turun dan Lihat Kondisi Sebenarnya

Dalam arahannya, Bupati Jeneponto Paris Yasir menekankan agar persoalan kelangkaan BBM tidak hanya dibicarakan berdasarkan laporan yang diterima di meja pemerintahan. Menurutnya, perangkat daerah harus mampu melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan, termasuk situasi di SPBU, distribusi BBM, serta dampak kelangkaan terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Bupati meminta seluruh OPD terkait untuk memperkuat pemantauan dan koordinasi sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi.

"Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai kita mengambil kebijakan hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan BBM memiliki dampak berantai. Ketika pasokan terganggu, masyarakat bukan hanya kesulitan mendapatkan bahan bakar, tetapi aktivitas transportasi, perdagangan, nelayan, pelaku usaha, hingga pelayanan publik juga dapat ikut terdampak.

Kepala OPD Sampaikan Usulan dan Langkah Penanganan

Coffee Morning berlangsung dinamis. Para kepala OPD diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi yang ditemukan di lapangan sekaligus memberikan masukan dan usulan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari perlunya pemantauan distribusi BBM secara lebih intensif, penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga memastikan kebutuhan BBM masyarakat dan sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar tetap menjadi perhatian.

OPD terkait juga didorong untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap informasi yang ditemukan di lapangan harus segera dikomunikasikan sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya.

Dalam forum tersebut juga muncul pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, termasuk dalam memastikan informasi mengenai pasokan, distribusi, serta kondisi ketersediaan BBM dapat diketahui pemerintah daerah secara cepat dan akurat.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merespons persoalan secara lebih terukur, sekaligus menghindari munculnya informasi simpang siur di tengah masyarakat.

Persoalan BBM Harus Ditangani Bersama

Bupati Paris Yasir menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM bukan persoalan satu OPD semata. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah dinilai menjadi kunci, terutama dalam mengidentifikasi titik-titik persoalan dan memastikan setiap laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

"Kita tidak ingin hanya mengetahui masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik," ujarnya.

Selain BBM, Coffee Morning juga membahas kondisi ketersediaan gas dan kelistrikan yang turut menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah mendorong agar setiap persoalan tersebut dipetakan secara jelas, kemudian dicarikan solusi melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.

Sementara terkait pelaksanaan WFH, Bupati meminta agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah harus memastikan bahwa perubahan pola kerja tidak sampai menghambat pelayanan publik.

Dari Coffee Morning Menuju Langkah Nyata

Coffee Morning ini menjadi momentum bagi Pemkab Jeneponto untuk menyatukan informasi, mempertemukan berbagai perspektif, sekaligus menghimpun usulan dari para kepala OPD dalam menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan BBM, gas, listrik, dan pelayanan publik.

Bagi Pemkab Jeneponto, Coffee Morning bukan sekadar ruang berdiskusi, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap persoalan yang dirasakan masyarakat segera direspons dengan langkah yang nyata, terukur, dan terkoordinasi. (*)