Pemkot Makassar Gratiskan Biaya Perawatan Korban Begal Ablam di RSUD Daya
Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menjamin keselamatan warga yang menjadi korban kekerasan jalanan, tawuran, maupun kecelakaan.
MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Pemerintah Kota Makassar melalui RSUD Daya memastikan seluruh biaya perawatan medis bagi (H), remaja berusia 13 tahun yang menjadi korban kekerasan geng motor di kawasan Ablam, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen perlindungan warga dalam situasi darurat sosial.
Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, menegaskan bahwa pasien saat ini tengah mendapatkan penanganan intensif tanpa dipungut biaya sepeser pun.
"Di RSUD Daya tidak ada tagihan apa pun kepada pasien (H). Seluruh perawatan medis diberikan secara gratis melalui dukungan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)," ujar dr. Any, Minggu (10/5/2026).
Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menjamin keselamatan warga yang menjadi korban kekerasan jalanan, tawuran, maupun kecelakaan. Mengingat kasus tindak kekerasan seperti begal tidak terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran khusus melalui Jamkesda untuk menutupi biaya tersebut.
Pasien (H) dirujuk ke RSUD Daya pada Sabtu malam pukul 19.15 WITA. Saat ini, tim medis fokus pada proses stabilisasi kondisi pasien sebelum melakukan tindakan operatif.
Tindakan Awal: Pemeriksaan laboratorium, foto rontgen dada, dan pemeriksaan tulang punggung.
Proses Stabilisasi: Pasien tengah menjalani transfusi darah untuk memastikan kondisi tubuh siap sebelum naik ke meja operasi.
Rencana Operasi: Dijadwalkan segera setelah kondisi pasien dinyatakan stabil secara medis oleh tim dokter.
Bantahan Terkait Isu Biaya 20 Juta
Pihak RSUD Daya secara tegas membantah informasi simpang siur yang beredar di masyarakat mengenai adanya biaya operasi sebesar Rp20 juta. Manajemen memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada kabar yang tidak bersumber dari otoritas resmi rumah sakit atau pemerintah kota.
"Keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, tidak boleh ada warga yang terabaikan pelayanannya hanya karena kendala biaya dalam situasi darurat," tutup dr. Any.
