Bappeda Makassar Kawal Pokir DPRD, Pastikan Aspirasi Warga Masuk RKPD dan APBD
Bappeda Makassar kawal Pokir DPRD 3 Mei 2026, selaraskan aspirasi warga ke RKPD dan APBD, wujudkan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mempertegas komitmennya dalam mengawal dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Hal ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Makassar yang digelar pada Minggu, 3 Mei 2026.
Rapat ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan setiap usulan dan kebutuhan warga yang diserap melalui kegiatan reses anggota dewan dapat terakomodasi secara tepat dan terukur. Proses ini menjembatani keinginan masyarakat dengan perencanaan resmi pemerintah daerah agar tidak ada aspirasi yang terlewatkan atau terabaikan.
Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, menyatakan bahwa Pokir DPRD merupakan saluran paling penting untuk menangkap kebutuhan riil yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya berperan sebagai garda terdepan dalam menyelaraskan usulan tersebut dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Pokir adalah hasil penyerapan aspirasi anggota dewan yang disampaikan kepada kami. Tugas utama Bappeda adalah mengawal agar usulan tersebut masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan skala prioritas pembangunan,” ujar Dahyal.
Ia menambahkan, fokus pengawasan ini tidak hanya pada proses pencatatan, tetapi juga memastikan usulan tersebut dapat dijalankan tanpa menyimpang dari program prioritas Pemkot Makassar. Bappeda berkomitmen agar aspirasi warga tidak hanya menjadi tumpukan berkas, melainkan benar-benar terwujud dalam bentuk kegiatan nyata.
“Pokir adalah amanah langsung dari masyarakat. Kami menjaga akuntabilitas di setiap tahap, mulai dari pengusulan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaannya di lapangan. Semua harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain sebagai sarana pengawasan, rapat ini juga mempererat kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keselarasan pandangan dan sinergi yang baik menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang luas dan merata bagi seluruh warga Kota Makassar.
