BUKAMATANEWS - Pemerintah membuka peluang penghematan anggaran jumbo dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut efisiensi program tersebut berpotensi mencapai hingga Rp40 triliun per tahun.
Salah satu skema yang disiapkan adalah pengurangan hari operasional MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Langkah ini dinilai sebagai strategi realistis untuk menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan ekonomi global.
“Biasanya seminggu enam hari, diusulkan menjadi lima hari. Dari situ ada efisiensi cukup besar, bisa sampai Rp40 triliun setahun,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (26/3/2026), dikutip dari Antara.
Menurutnya, inisiatif efisiensi tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program, bukan pemangkasan sepihak dari Kementerian Keuangan. Kebijakan ini mencerminkan upaya internal pemerintah untuk menyesuaikan anggaran di tengah dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi.
Purbaya menegaskan, rencana penghematan ini belum masuk dalam total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp81 triliun yang sebelumnya diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Artinya, potensi penghematan dari MBG masih menjadi tambahan di luar target tersebut.
Rencana pengurangan hari operasional ini masih bersifat awal dan akan difinalisasi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, setelah melalui pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Sebagai catatan, pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun untuk program MBG. Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui BGN, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen disiapkan sebagai dana cadangan.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program strategis nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap efektif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
BERITA TERKAIT
-
Setelah NTB, BGN Juga Tutup Ratusan Dapur SPPG di Sulsel
-
Pengurus Gapembi Sulsel Resmi Dilantik, Solid Sukseskan Program Prioritas Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis
-
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Penghapusan Pajak BUMN, Permintaan BPI Danantara Dinilai Tak Masuk Akal
-
Menteri Keuangan Temukan Kasus Under Invoicing: Barang Mesin Impor US$7 Laku Rp50 Juta di E-Commerce
-
Misbakhun Sentil Menkeu Purbaya: Jangan Terlalu Sering Komentari Kementerian Lain