Dari Hak ke Partisipasi: Partai Gelora Gagas Pendidikan Kebangsaan untuk Warga Global

BUKAMATANEWS - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi demokrasi lewat pendidikan kebangsaan atau civic education bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut mereka, di dalam negara yang mengedepankan partisipasi publik, kemampuan warga untuk memahami hak dan kewajibannya merupakan syarat mutlak agar demokrasi berjalan sehat.

“Pendidikan kebangsaan bukan sekadar hafalan aturan, melainkan cara kita memahami hak-hak kita sebagai warga negara dan bagaimana kita menjalankan kewajiban untuk kebaikan bersama,” tegas Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora. Ucapan itu disampaikan pada Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6, yang diselenggarakan DPP Gelora pada Jumat malam (6/2/2026).

Fahri menegaskan bahwa sebuah negara demokratis tidak bisa beroperasi seperti masyarakat yang apatis. “Masyarakat yang sehat adalah mereka yang peduli, peka, dan konsen terhadap apa yang terjadi di lingkungannya,” ujar mantan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. Bahkan, Fahri menekankan bahwa ajaran agama pun memanggil pemeluknya untuk peduli kepada sesama, sebagai wujud kepedulian sosial yang melekat pada identitas kebangsaan dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa tujuan pendidikan kebangsaan Gelora tidak hanya membahas sejarah atau falsafah negara (Pancasila) semata, tetapi juga bagaimana membaca dinamika ketatanegaraan dan sistem politik secara utuh. “Sistem politik memengaruhi keseharian kita. Kita perlu memahami apa yang terjadi sekarang agar tidak terus-menerus terjebak pada masalah kecil tanpa melihat gambaran besar,” katanya.

Dia menambahkan bahwa partisipasi aktif warga membutuhkan kemampuan membaca “gambar besar” negara—yakni bagaimana pemerintahan, hukum, dan demokrasi saling berkaitan. Tanpa kemampuan tersebut, anak-anak muda, fungsionaris, maupun kader partai bisa kehilangan arah ketika dihadapkan pada isu-isu korupsi, kemiskinan, atau ketidakadilan sosial.

“Korupsi berulang karena kita terlalu fokus pada hal-hal kecil sementara pola besar kebijakan tidak dipahami,” ujar Fahri. Karena itu, Gelora menegaskan perlunya kajian-kajian berkelanjutan tentang kesadaran kebangsaan dan peran warga dalam era global, agar bangsa ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus maju di panggung dunia.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian dari solusi dengan memahami peran sistem pemerintahan, ketatanegaraan, dan politik secara simultan. “Kita perlu membaca gambar besar agar bisa menjawab pertanyaan: bagaimana kita sampai di titik ini, dan ke mana kita akan melangkah ke depan?” pungkas Fahri.

Jika ditarik ke praktisnya, sosialisasi pendidikan kebangsaan versi Gelora bisa melibatkan:

Program literasi hak-hak warga negara untuk berbagai usia, mulai sekolah hingga komunitas dewasa.
Pelatihan pemahaman sistem pemerintahan, lembaga negara, dan mekanisme checks-and-balances.
Diskusi publik mengenai isu-isu nasional dengan fokus pada solusi berkelanjutan.

Kolaborasi dengan tokoh agama, organisasi sipil, dan komunitas internasional untuk membangun kesamaan bahasa kebangsaan yang relevan secara global.

Intinya, Gelora ingin menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai motor penggerak partisipasi publik yang cerdas, bukan sekadar retorika. Dengan begitu, demokrasi Indonesia bisa membaca gambar besar negara, menata masa depan yang adil, dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.