DPRD Takalar Serahkan 32 Rekomendasi LKPJ 2025, Infrastruktur dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas

TAKALAR, BUKAMATANEWS — DPRD Kabupaten Takalar menyerahkan 32 rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (30/4/2026).

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, kepada Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye. Penyerahan ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Ketua Pansus LKPJ, Habibie Abdullah, menyebutkan bahwa rekomendasi yang disusun berfokus pada sejumlah sektor strategis, terutama pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

“Infrastruktur menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong pengaktifan kembali Rumah Sakit Galesong,” ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan respons atas kebutuhan riil masyarakat, mulai dari akses transportasi yang lebih baik hingga peningkatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Menanggapi hal itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD, khususnya Pansus LKPJ, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

“Rekomendasi ini sangat konstruktif dan akan kami pelajari secara seksama sebagai dasar perencanaan pembangunan selanjutnya,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Takalar saat ini tengah mendorong percepatan program strategis, termasuk penguatan ekonomi berbasis digital untuk meningkatkan daya saing daerah.

Di akhir penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, implementasi dari 32 rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Takalar.