Ketua DPRD Sulsel Respons Keluhan Warga soal Berhentinya Teman Bus dan Trans Sulsel

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, merespons cepat keluhan masyarakat menyusul terhentinya operasional layanan transportasi publik Teman Bus dan Trans Sulsel.

Politisi yang akrab disapa Cicu itu mengungkapkan, sejumlah keluhan utama masyarakat berkaitan dengan kejelasan waktu beroperasinya kembali Trans Sulsel, pengambilalihan Koridor 5, kualitas layanan pramudi, ketersediaan fasilitas bus dan halte, hingga kebersihan armada.

Ia menjelaskan, penghentian sementara layanan tersebut dipicu oleh adanya pelimpahan kewenangan operasional moda transportasi umum, khususnya Koridor 5 Teman Bus, yang dialihkan ke Trans Sulsel. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menelaah secara cermat kemampuan anggaran subsidi transportasi tahun berjalan.

Situasi tersebut semakin menantang karena pelimpahan kewenangan terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta pemotongan dana transfer ke daerah yang berdampak pada fiskal pemerintah daerah.

Meski demikian, Cicu menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen melanjutkan layanan Trans Sulsel. Untuk tahun ini, Pemprov telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp40 miliar guna menopang operasional transportasi publik tersebut.

“Pemerintah Provinsi tetap memberikan porsi anggaran untuk pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Sulawesi Selatan melalui program Trans Sulawesi. Program ini mencakup beberapa koridor yang sebelumnya merupakan koridor Teman Bus,” ujar Cicu usai audiensi bersama Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dan Aliansi Pengguna Teman Bus di Kantor DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (8/1/2026).

Ia menambahkan, layanan Trans Sulsel direncanakan kembali beroperasi pada tahun 2026 dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Cicu menilai pengembangan transportasi umum di Sulsel memiliki potensi besar apabila didukung kolaborasi lintas pemerintah daerah, khususnya di kawasan Mamminasata yang meliputi Makassar, Gowa, Maros, dan Takalar—wilayah yang sebagian besar dilintasi oleh rute Trans Sulsel.

Menurutnya, sinergi dengan Makassar menjadi krusial mengingat mayoritas pengguna Trans Sulsel merupakan warga Kota Makassar.

“Transportasi umum memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena rutenya melintasi beberapa wilayah. Oleh karena itu, sinergi anggaran dan kebijakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan transportasi publik, khususnya di kawasan Mamminasata,” tutup Cicu.