Redaksi
Redaksi

Selasa, 09 Desember 2025 15:20

Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Almanzo Bonara
Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Almanzo Bonara

DPP KNPI Ambil Alih Penyelenggaraan Musda Sulsel, Proses Konsolidasi Diperketat

Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan menjaga kondusivitas dan mengembalikan proses musyawarah ke koridor konstitusi organisasi. Ia menegaskan bahwa meski dipimpin pusat, seluruh peserta dan kandidat yang sah tetap diundang untuk hadir.

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Almanzo Bonara, menyatakan pihaknya mengambil alih langsung proses penyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) di Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil menyusul dinamika dan insiden yang terjadi di lapangan.

"DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda. DPD tetap akan menyelenggarakan, tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP," tegas Almanzo dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan menjaga kondusivitas dan mengembalikan proses musyawarah ke koridor konstitusi organisasi. Ia menegaskan bahwa meski dipimpin pusat, seluruh peserta dan kandidat yang sah tetap diundang untuk hadir.

Jadwal Ditunda, Konsolidasi Diprioritaskan

Meski berkomitmen menyelesaikan Musda tanpa penundaan, Almanzo mengaku jadwal pelaksanaan masih dalam penggodokan. Penentuan waktu baru akan diumumkan dalam waktu dekat, bisa jadi hari ini atau besok.

"Kita menjaga cooling down dulu, supaya semua bisa terkonsolidasi dengan baik. Musda ini sudah dibuka oleh pemerintah daerah, kita harus jaga kondusivitas sehingga tidak mengganggu jalannya prosesi kepemudaan di Sulawesi Selatan," jelasnya.

Langkah intervensi DPP ini menegaskan adanya upaya sentralisasi untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Almanzo menekankan bahwa seluruh proses selanjutnya akan mengacu penuh pada keputusan dan konstitusi DPP KNPI, seraya mengakui adanya dinamika kedaerahan dengan kultur masing-masing.

Dengan pengambilalihan ini, DPP KNPI memastikan bahwa tahapan menuju pemilihan kepemimpinan daerah tetap berjalan, namun dengan pengawasan dan kendali yang lebih ketat dari pusat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
#KNPI Sulsel