Paksakan Musda Sebelum Kongres, DPD KNPI Selayar Sebut Pembangkangan Terhadap Aturan Organisasi

SELAYAR, BUKAMATANEWS — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Sulawesi Selatan versi Kanita, DPD KNPI Kepulauan Selayar akhirnya angkat bicara dan melontarkan kritik keras yang mempertanyakan arah kepemimpinan Kanita dalam mengelola organisasi.

Ketua DPD KNPI Kepulauan Selayar, Akbar Putra, menilai langkah memaksakan Musda sebelum Kongres DPP KNPI selesai sebagai tindakan yang berani menabrak, mengabaikan, bahkan menginjak keputusan resmi organisasi yang dihasilkan Rapimpurda.

"Keputusan Rapimpurda sudah final, jelas, dan telah ditandatangani seluruh DPD II dan OKP. Kalau masih ada yang bertindak seolah-olah keputusan itu tidak ada, maka itu bukan lagi persoalan perbedaan pendapat, itu pembangkangan terang-terangan terhadap aturan organisasi," tegas Akbar, Rabu, 26 November 2025.

Ia menyebut bahwa langkah yang diambil Ketua Kanita menunjukkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan manuver pribadi ketimbang menghormati mekanisme organisasi yang sah.

"Kalau KNPI dikelola berdasarkan selera individu, bukan aturan, maka organisasi ini hanya akan menjadi alat kepentingan segelintir orang. Dan itu adalah bentuk paling jelas dari penyimpangan marwah organisasi," ujarnya.

Menurut Akbar, upaya memaksakan Musda sebelum waktunya bukan hanya menunjukkan ketidakdewasaan, tetapi juga menggiring KNPI menuju krisis legitimasi.

Ia menegaskan bahwa pemuda Sulawesi Selatan tidak boleh membiarkan organisasi besar seperti KNPI dijadikan panggung eksperimen politik oleh pihak yang mengabaikan konsensus bersama.

"Energi pemuda tidak boleh dipakai untuk memadamkan masalah yang timbul karena ada yang sengaja memantik api konflik. Jika keputusan organisasi diabaikan, itu sama saja mengajak KNPI masuk ke dalam jurang perpecahan yang dibuat sendiri," tambah Akbar.

Ia mengingatkan bahwa perpecahan KNPI bukanlah ancaman abstrak; ia terjadi ketika ada pihak yang merasa berhak melangkahi forum resmi dan bertindak seolah-olah aturan tidak berlaku bagi dirinya.

"Aturan organisasi itu bukan hiasan dinding. Kalau ada yang memilih berjalan di luar mekanisme, berarti ia sedang menegasikan seluruh proses demokrasi internal KNPI," kritiknya.

Menutup pernyataannya, Akbar menyerukan agar seluruh pemuda Sulsel menolak langkah-langkah yang ia nilai sebagai tindakan inkonstitusional, prematur, dan berpotensi memecah belah tubuh KNPI. Ia menegaskan bahwa satu-satunya jalan menjaga marwah organisasi adalah kembali pada konsensus Rapimpurda dan menghormati mekanisme kolektif. (*)