Redaksi
Redaksi

Senin, 14 Juli 2025 21:52

DPRD Sulsel Respons Aksi Buruh, Asman dan dr. Fadli Ananda Beri Dukungan

DPRD Sulsel Respons Aksi Buruh, Asman dan dr. Fadli Ananda Beri Dukungan

para buruh menuntut DPRD Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulsel agar berpihak kepada pekerja dan rakyat kecil. Mereka menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan mendesak pemberlakuan segera Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Puluhan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Buruh KIBA menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (14/7/2025). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang juga digelar di Bantaeng dan Jakarta Pusat.

Dalam orasinya, para buruh menuntut DPRD Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulsel agar berpihak kepada pekerja dan rakyat kecil. Mereka menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan mendesak pemberlakuan segera Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

Tak hanya itu, para demonstran juga mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mengusut berbagai persoalan ketenagakerjaan yang mereka alami, khususnya di wilayah Kabupaten Bantaeng, tempat sejumlah buruh disebut mengalami perlakuan tidak adil.

Aksi ini diawali dengan pertunjukan teaterikal yang menggambarkan penderitaan buruh. Seorang aktor memerankan buruh yang diperlakukan kasar oleh atasan dengan dicambuk, ditendang, dan dipukul—simbol perlawanan terhadap penindasan.

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Asman, yang juga anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, turun langsung menemui massa aksi. Ia menyampaikan apresiasinya atas semangat solidaritas buruh dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.

“Kami di Komisi E membidangi isu ketenagakerjaan dan menjadi mitra kerja Disnaker. Insya Allah, aspirasi teman-teman buruh akan kami sampaikan dan fasilitasi dengan instansi terkait. Kami tidak akan tinggal diam jika ada hak-hak pekerja yang dilanggar,” tegas Asman, mantan Wakil Bupati Enrekang.

Ia juga berkomitmen untuk membangun komunikasi lintas sektor, termasuk dengan perwakilan buruh di Kabupaten Bantaeng dan pihak perusahaan.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi PDIP, dr. Fadli Ananda. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan solusi konkret dengan menggelar dialog bersama pihak-pihak terkait.

“Nanti kita akan undang semua pihak untuk berdiskusi mencari jalan keluar terbaik. Buruh adalah bagian penting dalam pembangunan daerah, dan tidak boleh diabaikan,” ujar dokter Fadli.

Aksi buruh KIBA ini menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Mereka menuntut keadilan, kepastian kerja, dan perlindungan dari kebijakan yang merugikan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.