BPKP Dikukuhkan, Pemprov Sulsel dan Pinrang Perkuat Pengawasan untuk Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan terus diperkuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen tersebut mengemuka dalam acara pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (19/6).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman dalam arahannya menegaskan bahwa keberadaan lembaga pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Sinergi antar lembaga pengawasan dan pemerintah sangat penting agar setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sudirman.

Ia berharap BPKP dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga melalui pendampingan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang menyampaikan apresiasi atas peran BPKP selama ini dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ia berharap pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP Sulsel tidak mengurangi intensitas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang.

“Keberadaan BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, memastikan program berjalan sesuai aturan, serta mendorong pembangunan yang lebih berkualitas,” ungkap A. Calo Kerrang.

Menurutnya, pengawasan bukan sekadar proses pemeriksaan, tetapi juga menjadi instrumen pendampingan agar pemerintah daerah mampu menjalankan pembangunan secara efektif, efisien, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Tujuan akhirnya tentu agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar program strategis daerah dapat berjalan sesuai target dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan semakin baik, kepercayaan publik meningkat, serta pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan berkelanjutan. (*/)