DPRD Soroti Serapan Belanja Modal Pemkot Makassar yang Masih Rendah

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski secara agregat capaian realisasi belanja dinilai cukup memuaskan, sejumlah pos strategis dinilai masih perlu dievaluasi mendalam.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menyoroti khususnya dua pos belanja yang menurutnya belum optimal: Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Realisasi Belanja Modal baru mencapai 54,10 persen dari pagu Rp1,36 triliun, atau sekitar Rp739,21 miliar. Ini menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal,” ungkap Eshin dalam rapat pembahasan evaluasi anggaran di DPRD, Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, lambatnya serapan Belanja Modal berpotensi menahan efek berganda pembangunan, padahal pos ini seharusnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. Eshin mendesak agar Pemkot Makassar segera melakukan percepatan realisasi agar manfaatnya bisa segera dirasakan warga.

Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat juga dinilai minim penyerapan. Dari total anggaran Rp4,25 miliar lebih, hanya sekitar Rp811 juta atau 19,09 persen yang terserap.

“Idealnya BTT memang tidak dipakai besar-besaran, tetapi rendahnya penyerapan juga bisa mengindikasikan lemahnya respons saat menghadapi kondisi darurat. Ini harus dikaji agar fleksibilitas anggaran tetap terjaga,” jelasnya.

Meski demikian, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi capaian Belanja Daerah secara keseluruhan. Dari pagu total Rp5,29 triliun lebih, Pemkot Makassar telah merealisasikan sekitar Rp4,26 triliun, atau 80,67 persen.

Capaian tertinggi berada pada Belanja Operasi, dengan realisasi mencapai 89,99 persen atau Rp3,52 triliun dari total alokasi Rp3,92 triliun. Komponen ini mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, serta Bantuan Sosial.

“Ini menunjukkan roda pemerintahan tetap berjalan efektif. Program pelayanan dasar tetap terjaga,” kata Eshin.

Ia menegaskan agar Pemkot memastikan bahwa dampak APBD benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan keuangan semata.

“Jangan sampai masyarakat merasa tidak ada perubahan apa-apa, padahal anggaran kita sudah triliunan,” pungkasnya.