Diskusi Paramadina: Di Balik Retorika, Apa Kabar Pemerintahan Prabowo?

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Universitas Paramadina bersama Institut Harkat Negeri menggelar diskusi publik bertajuk “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” di Kampus Paramadina, Trinity Tower Lt. 45, Jakarta. Diskusi ini menjadi ajang refleksi atas kinerja awal Presiden Prabowo Subianto dalam enam bulan pemerintahannya.

Wakil Rektor Paramadina, Handi Risza Idris, menyampaikan bahwa enam bulan pertama adalah masa krusial yang menentukan arah kepemimpinan: apakah melanjutkan pola lama atau membawa perubahan nyata.

Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri dan mantan Menteri ESDM, mengangkat isu ketimpangan kekuasaan melalui Power Distance Index. Ia menilai Indonesia sebagai negara dengan jarak kekuasaan tinggi, rentan pada pola komunikasi top-down dan nepotisme. "Jika jarak kekuasaan tidak diturunkan, bangsa ini akan terus dikendalikan oleh segelintir elit politik dan ekonomi," tegasnya.

Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, menyoroti masifnya korupsi yang menjangkau hampir semua lembaga negara. Ia mencontohkan kasus “Pagar Laut” sebagai cerminan lemahnya penegakan hukum. Mahfud mengkritik inkonsistensi aparat penegak hukum dan menyerukan Kejaksaan Agung untuk mengambil alih kasus-kasus besar tanpa menunggu kepolisian.

“Pidato antikorupsi Presiden Prabowo patut dihargai, tapi tanpa aksi terhadap oligarki, semuanya hanya retorika,” ujarnya, merujuk pada kasus korupsi raksasa di Pertamina yang belum tersentuh.

Direktur Tempo Media Group, Budi Setyarso, mengingatkan bahwa kebebasan pers tengah menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti kembalinya praktik pembungkaman kritik seperti era Orde Baru. “Tanpa pers yang bebas, tidak akan ada pemerintahan yang baik,” ujarnya, sembari mengingatkan pentingnya peran media dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkap tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyoroti penurunan signifikan penerimaan fiskal dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mayoritas mata uang global. “Kita menghadapi deindustrialisasi dini dan financialisasi ekonomi. Ini membuat struktur ekonomi kita rapuh,” jelasnya.

Ia juga menyoroti daya beli yang melemah, angka PHK yang meningkat, serta lonjakan pinjaman online sebagai indikator memburuknya kesejahteraan masyarakat. Wijayanto menyerukan konsolidasi kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap gejolak global.

Diskusi ini memperlihatkan beragam pandangan kritis terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari isu hukum, ekonomi, politik, hingga kebebasan sipil. Para narasumber sepakat bahwa keterbukaan, keadilan, dan konsistensi adalah kunci agar Indonesia tidak tersandera kepentingan oligarki di masa depan.