DPRD Parepare Soroti Kelangkaan Pupuk, Minta Pemkot Segera Lakukan Pengawasan Ketat

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menyoroti persoalan kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani. DPRD pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare agar segera melakukan langkah konkret untuk mengawasi distribusi pupuk dan menjamin ketersediaannya di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agus Mante, mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi telah diterima sejak beberapa waktu lalu, dan terus berulang tanpa kejelasan solusi.

“Kelompok tani menyampaikan keluhan kepada kami, bahkan sempat merencanakan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) karena merasa tidak mendapatkan perhatian atas kelangkaan pupuk yang mereka alami,” ujar Satria saat diwawancarai usai rapat, Rabu (13/3/2025).

Demi merespons kekhawatiran masyarakat, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai pihak terkait, termasuk Dinas PKP dan perwakilan dari PT Pupuk Indonesia, selaku distributor pupuk bersubsidi nasional.

Dalam forum tersebut, perwakilan PT Pupuk Indonesia menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya telah menyalurkan pupuk sesuai alokasi dan tidak pernah menahan distribusi kepada pengecer atau petani.

“PT Pupuk Indonesia menyatakan tidak pernah membuat pembeli menunggu. Namun faktanya, di lapangan masih banyak petani yang mengeluh kesulitan memperoleh pupuk,” jelas Satria.

Hal ini, menurut DPRD, menunjukkan adanya potensi persoalan dalam rantai distribusi di tingkat daerah, yang memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah kota.

Komisi II DPRD pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ditemukan solusi nyata. DPRD meminta Dinas PKP bersama aparat pengawasan segera melakukan pendataan dan evaluasi jalur distribusi, termasuk mekanisme alokasi pupuk bersubsidi kepada kelompok tani.

“Kami tidak ingin produktivitas pertanian terganggu hanya karena kelalaian dalam distribusi pupuk. Ini menyangkut penghidupan masyarakat,” tegas legislator dari Fraksi NasDem itu.

DPRD Parepare juga mengimbau kelompok tani untuk tetap bersabar dan menyalurkan aspirasi secara tertib, sambil menunggu hasil evaluasi dari dinas terkait.

Persoalan kelangkaan pupuk ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, yang sangat krusial bagi kelangsungan sektor pertanian di Kota Parepare.