Kadispar Makassar Muhammad Roem Resmi Sandang Gelar Doktor Bidang Administrasi Publik, Teliti Soal Pengembangan Wisata Bahari
Sebagai hasil dari penelitiannya, Roem mengusulkan model Blue Tourism Governance dalam pengembangan wisata bahari. Model ini menggabungkan konsep blue economy dan tourism governance untuk mendorong keberhasilan pengembangan wisata bahari di Kota Makassar.
MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, resmi menyandang gelar doktor dalam bidang administrasi publik, setelah menjalani sidang ujian promosi doktor di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Rabu, 25 Februari 2025.
Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Prof Phil Sukri. Sebagai promotor, ada Prof Dr Muh Akmal Ibrahim, Co-Promotor 1 Dr H Nurdin Nara, dan Co-Promotor 2 Dr Muh Tang Abdullah.
Penguji eksternal adalah Prof. Karta Jayadi, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), sementara penguji internal terdiri dari Prof. Dr. Phil Sukri, Prof. Dr. Budimawan, dan Dr. Gita Susanti.
Muhammad Roem menyusun penelitian berjudul "Tourism Governance dalam Pengembangan Wisata Bahari Berorientasi Blue Economy di Kota Makassar."
Dalam penelitian tersebut, Roem mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dunia cenderung mengeksploitasi lingkungan melebihi kapasitas alam, dan untuk mengatasi hal ini, konsep ekonomi biru atau blue economy mulai dikembangkan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan.
Roem juga mengemukakan bahwa kepercayaan antar stakeholder dalam tourism governance belum terwujud secara nyata, khususnya dalam pengembangan wisata bahari berbasis blue economy yang mengutamakan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Kota Makassar.
"Kolaborasi antara berbagai stakeholders sudah menunjukkan kesepahaman tujuan, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas wisata bahari serta pelestarian ekosistem terumbu karang dan mangrove. Namun, kepercayaan ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan mendorong komunikasi dan koordinasi, baik formal maupun informal, yang rutin dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, untuk mendorong kepercayaan antara stakeholders, pemerintah sebagai leading sector harus memberikan perhatian lebih dalam mendukung kebijakan dan anggaran program pengembangan wisata bahari.
Roem menilai bahwa modal sosial menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok sadar wisata, meskipun pendampingan dan edukasi yang diberikan masih terbatas.
"Selain itu, aktor-aktor dalam tourism governance masih terbatas. Seharusnya, pemerintah juga melibatkan akademisi dan stakeholder lain yang penting dalam pengembangan wisata bahari berbasis blue economy," lanjutnya.
Roem juga menyoroti bahwa meski pemerintah sebagai leading sector dan regulator telah berperan, peraturan daerah yang mendukung blue economy belum terwujud.
"Diharapkan pemerintah segera merumuskan peraturan daerah tentang pengembangan wisata bahari berbasis blue economy," tambahnya
Sebagai hasil dari penelitiannya, Roem mengusulkan model Blue Tourism Governance dalam pengembangan wisata bahari. Model ini menggabungkan konsep blue economy dan tourism governance untuk mendorong keberhasilan pengembangan wisata bahari di Kota Makassar.
Dengan demikian, Muhammad Roem berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Ilmu Administrasi Publik melalui penelitian yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi stakeholder dalam pengembangan wisata bahari. (*)
