Meksiko Resmi Larang Vape dan Perketat Pengawasan Narkoba Sintetis

BUKAMATANEWS - Dewan Perwakilan Meksiko telah mengesahkan usulan reformasi konstitusi yang melarang penggunaan rokok elektrik dan perangkat vape, serta memperketat pengawasan terhadap narkoba sintetis seperti fentanyl. Pengesahan ini dilakukan pada hari Selasa dengan suara mayoritas 410 mendukung dan 24 menolak.

Reformasi ini merupakan bagian dari upaya mantan Presiden Andrés Manuel López Obrador, yang mengajukan usulan tersebut sebelum mengakhiri masa jabatannya tahun ini. López Obrador menilai bahwa perangkat vape berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan menjadi pengguna. Meskipun ia telah melarang vape melalui dekrit presiden, perangkat tersebut masih mudah diakses, sementara penggunaan rokok konvensional tetap legal dan meluas di Meksiko.

Selain melarang vape, reformasi ini juga mencakup sanksi terhadap produksi, distribusi, dan penjualan zat beracun serta prekursor kimia. Langkah ini juga bertujuan memerangi penggunaan ilegal fentanyl dan obat-obatan sintetis lainnya.

"Kami mengutamakan hak anak-anak dan remaja untuk memiliki kesehatan yang baik dibandingkan kepentingan ekonomi dan politik," ujar Mary Carmen Bernal, anggota Partai Pekerja dan bagian dari blok pemerintahan.

Data Penggunaan Vape dan Fentanyl

Menurut data federal, kurang dari 1 juta orang berusia 12 hingga 65 tahun melaporkan penggunaan vape secara rutin pada tahun 2022. Di antara pengguna vape tersebut, sekitar 500.000 adalah remaja, sementara 300.000 pengguna lainnya adalah orang dewasa.

Meskipun reformasi ini disambut positif oleh pemerintah, beberapa legislator oposisi, seperti Éctor Jaime Ramírez, mengkritik langkah ini. Ia menilai bahwa menggabungkan pelarangan vape dengan peraturan ketat tentang fentanyl adalah tindakan berlebihan dan bisa meremehkan upaya penanggulangan narkoba yang lebih berbahaya.

Reformasi ini kini akan dibawa ke senat, di mana partai Morena yang berkuasa dan sekutunya diperkirakan memiliki dukungan mayoritas untuk meloloskan kebijakan tersebut.