Resmi! MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape, Pemerintah Didesak Siapkan UU Larangan

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Tak hanya bagi pengguna, ketentuan tersebut juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan perangkat rokok elektrik.

Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang diterbitkan Komisi Fatwa MUI. Keputusan ini menjadi sikap tegas MUI terhadap penggunaan vape yang dinilai membawa dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, serta berpotensi disalahgunakan untuk peredaran zat terlarang.

Fatwa tersebut ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub.

Keputusan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam keterangannya, MUI menjelaskan terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari penetapan hukum haram penggunaan rokok elektrik.

Pertama, dampak negatif terhadap kesehatan. Kedua, potensi kerusakan lingkungan, dan ketiga, prinsip pencegahan atau sadd al-dzariah untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat terlarang lainnya.

MUI menilai penggunaan rokok elektrik tidak dapat dilepaskan dari risiko kesehatan maupun dampak sosial yang ditimbulkannya.

Rokok elektrik sendiri merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan atau liquid untuk menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup penggunanya.

Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian utama karena bersifat adiktif dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.

Penggunaan hingga Bisnis Vape Dinyatakan Haram

Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan sejumlah ketentuan terkait penggunaan dan aktivitas ekonomi rokok elektrik.

Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena dinilai membawa dampak buruk terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, aktivitas bisnis yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan, turut masuk dalam ketentuan hukum haram tersebut.

Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menyasar perilaku konsumsi individu, tetapi juga aktivitas ekonomi yang menopang peredaran produk rokok elektrik.

MUI Desak Pemerintah Terbitkan Undang-Undang

Tak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI juga mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape di Indonesia.

MUI merekomendasikan penyusunan regulasi setingkat undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara komprehensif, termasuk ketentuan sanksi hukum.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengendalikan produksi, distribusi, dan perdagangan rokok elektrik.

MUI juga mendesak pemerintah bergerak cepat untuk meminimalkan paparan dampak negatif vape di tengah masyarakat.

Perhatian khusus perlu diberikan terhadap perlindungan generasi muda yang dinilai rentan terhadap pengaruh penggunaan rokok elektrik.

Melalui fatwa tersebut, MUI berharap pemerintah dapat memperkuat kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mencegah meluasnya dampak sosial dan lingkungan akibat peredaran rokok elektrik di Indonesia. (*)