Tak Kunjung Dapat Surat Tugas Maju Pilkada, Sandiaga Uno Fokus jadi Menteri

BUKAMATA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengaku, hingga kini belum mendapat surat penugasan dari partai untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Menurut Sandiaga, salah satu syarat untuk menjadi bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 yaitu adanya surat penugasan dari partai.

"Saya dulu juga mantan peserta Pilkada, jadi prosesnya ini harus ada surat tugas dari partai. Sampai hari ini saya belum dapat surat tugas," kata Sandiaga dikutip dari YouTube Liputan6, Minggu (23/6/2024).

Sandiaga menyebut, ada sejumlah pihak dan relawan yang mendorongnya untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Namun, surat tugas tak kunjung diterbitkan partai.

"Memang banyak relawan yang menyampaikan dan mendorong, tetapi fokus saya sekarang kan masih di kementerian, dan jikalau belum ada surat tugas maka saya akan fokus di kementerian," ungkap Sandiaga.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini berharap, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

"Saya tentunya mengharapkan Pilkada kita sejuk, damai, dan para kontestannya itu tentunya memberikan gagasan memajukan Indonesia menuju Indonesia emas," ucap Sandiaga.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara soal kemungkinan bakal mengusung kadernya Sandiaga Uno dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Diketahui, Pilkada nantinya akan digelar secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, pada November 2024 mendatang.

"(Akan mengusung Pak Sandi) Mungkin juga bisa, nanti kita lihat dinamika yang berkembang di lapangan," kata Plt Ketua Umum PPP, Mardiono kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024.

Selain itu, terkait koalisi dengan partai politik lain dalam kontestasi Pilkada nanti. Pihaknya belum bisa memastikan akan berkoalisi dengan siapa.

Pihaknya, lanjut Mardiono, masih harus menyesuaikan terlebih dahulu dengan daerah masing-masing. Apalagi, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda.

"Kalau Pilkada mungkin di daerah-daerah tertentu itu akan dinamis, karena memang Pilkada itu di daerah satu dan yang lain itu berbeda-beda. Jadi nanti kami akan menyesuaikan di mana sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

"Ya nanti kita lihat ya, kita lihat kebutuhan politik di Jakarta. Karena mohon maaf, di Jakarta untuk DKI itu PPP nya satu kursi," pungkasnya.