Kabupaten Jeneponto Diharap Jadi Daerah Penyangga IKN

JENEPONTO, BUKAMATA - Pemkab Jeneponto menghadiri undangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Deputi Pengendalian Pembangunan, Kamis, 14 Maret 2024. Undangan tersebut adalah dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), yang digelar di Grand Balroom Hotel Kempinski West Mall, Grand Indonesia, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Pemkab Jeneponto mengutus Sekretaris Daerah H. M. Muh. Arifin Nur, Kepala Bappeda Alfian Afandy Syam, dan Kabag Umum Paisal Abdul Malik.

Pada kesempatan tersebut, pihak Otorita menjelaskan bahwa IKN mengusung tema Kota Dunia Untuk Semua, dengan harapan bahwa IKN akan menjadi ibu kota pertama di dunia yang mengusung konsep forest city dan carbon netral city pada tahun 2045.

Dengan konsep besar itu, IKN diharapkan menjadi simbol pemerataan dengan tidak lagi menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan dan menjadi superhub ekonomi di masa yang akan datang.

Secara kelembagaan, IKN diatur oleh lembaga Otorita yang di pimpin oleh seorang Kepala Otorita yang diangkat langsung oleh Presiden dan memiliki jabatan setingkat menteri.

Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Otorita IKN adalah terkait perizinan investasi, dimana Otorita IKN bisa memberikan izin investasi langsung.

Kepala Otorita IKN menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang secara teritori berada di dekat IKN dapat menjadi mitra yang solid untuk mendukung eksistensi IKN. Misalnya sejumlah daerah di Sulsel, dapat menjadi mitra yang bisa menyokong pangan ke IKN sekaligus menyuplai material pembangunan.

Sebagai salah satu daerah besar di Sulsel, Kabupaten Jeneponto sendiri diharapkan mampu melihat peluang yang dapat dikerjasamakan bersama Otorita IKN. Bisa saja potensi jagung dan sayuran yang dimiliki Jeneponto misalnya, dapat menyokong suplai pangan di IKN pada masa yang akan datang.

Saat ini, pembangunan IKN terus menuai kemajuan. Beberapa kantor pemerintahan juga sudah menunjukkan progres pembangunan yang melebihi 50 persen. Fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi dan perumahan sudah tersedia walaupun belum 100%, tetapi progresnya masih sesuai yang direncanakan.

Pada tahap awal ini, pembangunan IKN masih mengguakan APBN, namun pada tahap selajutnya diharapkan investasi dari pihak swasta.

"Jika ada pengusaha lokal yang ingin berinvestasi di IKN maka dibuka pintu selebar-lebarnya karena IKN memang menjadi milik semua masyarakat Indonesia," pungkasnya. (*)