Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bakal Masuk RPJMN

BUKAMATA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan simulasi terkait program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Bidang Ekonomi di Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan program itu nantinya akan dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Bappenas itu kan harus merencanakan dan menyiapkan seluruh perencanaan, baik rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah kan 5 tahunan atau 1 tahunan. Ya Bappenas harus menyiapkan semua itu," kata dia di kantornya Jakarta, dilansir Selasa (5/3/2024).

Dia mengatakan sudah menjadi tugas Bappenas untuk menyiapkan transisi pemerintahan setiap 5 tahun sekali. "Itu kan biasa Bappenas selalu menyiapkan transisi, makanya RPJMN itu untuk periode 5 tahun ke depan," ujar dia.

Amalia mengatakan sudah sewajarnya setiap presiden baru memiliki program baru. Dia mengatakan Bappenas selalu mengakomodasi program-program presiden terpilih untuk dimasukkan dalam RPJMN mendatang.

"Jadi ini bukan hal yang baru. Setiap kali kita melakukan ada periode pemerintahan baru, pasti akan kita sesuaikan dengan program pemerintah," kata dia.

Amalia berkata saat ini Bappenas tengah menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang sifatnya teknokratis. Menurut dia, setelah itu barulah Bappenas akan mengkombinasikan program itu dengan program prioritas presiden terpilih.

"Setelah itu, jadilah RPJMN yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden 2025," kata dia.

Kebijakan Prabowo-Gibran yang ingin menyediakan makan siang dan susu kepada 78,5 juta siswa di sekitar 400.000 sekolah di seluruh negeri menjadi inti kampanyenya dalam pemilihan presiden bulan lalu.

Program ini menargetkan anak kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat atau stunting. Program yang dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029 ini membutuhkan dana hingga Rp 450 triliun.

Menurut perwakilan tim kampanye Prabowo, pemerintahan membutuhkan anggaran sebesar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun untuk implementasi program ini pada tahun pertama. Jumlah penerima nantinya akan ditingkatkan setiap tahun hingga 2029.