Menag Salurkan Bantuan untuk Madrasah, Guru, dan Siswa Terdampak Longsor Cisarua
01 Februari 2026 20:42
Ia menggarisbawahi bahwa pejabat publik yang turut serta dalam kontestasi Pilpres seharusnya mundur dari jabatannya untuk mencegah konflik kepentingan.
JAKARTA, BUKAMATA - Dalam rangka menyambut Pemilihan Presiden 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya keharmonisan dalam proses pemilihan. Ia menggarisbawahi bahwa pejabat publik yang turut serta dalam kontestasi Pilpres seharusnya mundur dari jabatannya untuk mencegah konflik kepentingan.
Dalam program "Manuver King Maker Jusuf Kalla di Pusaran Pilpres 2024" yang disiarkan oleh tvOne pada Jumat malam (19/1), Kalla membagikan pengalaman pribadinya ketika mundur dari Kabinet Gotong Royong menjelang Pilpres 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Kalla, pada saat itu, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), sementara SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Kalla mengungkapkan bahwa mereka berdua fair dengan keluar dari pemerintahan sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
"Saat itu, kalau zaman saya dulu di 2004 bersama Pak SBY, kita fair, keluar dulu dari pemerintahan, baru mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres," kata JK.
Namun, Jusuf Kalla memberikan sorotan terhadap situasi saat ini di mana Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, dan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto masih menjabat dalam pemerintahan. Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam, sementara Prabowo Subianto masih menempati posisi Menteri Pertahanan.
Kalla berharap agar Mahfud MD dan Prabowo Subianto dapat mengikuti jejaknya untuk menjaga keharmonisan. Baginya, langkah tersebut menjadi krusial agar tidak terjadi ketidakharmonisan di antara mereka yang mencalonkan diri sementara masih berada di kabinet.
"Jadi, menurut saya, siapa yang menjadi calon, keluar dulu dari pemerintahan, bukan cuti," tegas JK.
Dengan pernyataan ini, Jusuf Kalla mengingatkan para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kepentingan bersama demi terwujudnya pemilihan yang adil dan berintegritas pada Pilpres 2024 mendatang.
01 Februari 2026 20:42
01 Februari 2026 17:46
01 Februari 2026 14:50
01 Februari 2026 10:33