Bupati Indah Putri Indriani, Wanita Tangguh dengan Kinerja Mumpuni

LUWU UTARA, BUKAMATA - Berdasarkan hasil pengendalian Bappelitbangda Luwu Utara terhadap program dan kegiatan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026, kinerja output dan outcome Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama tiga tahun terakhir telah mencapai 98,63 persen, dan kinerja sasaran mencapai 96,47 persen, sehingga totalitas kinerja Pemda Luwu Utara telah mencapai 97,51 persen.

Sementara kinerja pembangunan daerah terhadap periode pertama RPJMD yang masuk kategori kinerja sedang, berada pada kisaran 3,53 persen, kategori tinggi sekitar 9,75 persen, dan kategori sangat tinggi mencapai 75,46 persen, sehingga total kinerja RPJMD periode pertama telah mencapai 89,24 persen.

"Kita tidak bisa lagi pungkiri dan sangkali bahwa kinerja Kabupaten Luwu Utara dalam tiga tahun terakhir di bawah kendali Bupati Indah Putri Indriani betul-betul sangat luar biasa," tutur Kepala Bappelitbangda Luwu Utara, Aspar, Kamis, 23 November 2023, di Masamba.

Dalam kondisi apa pun, kata dia, termasuk kondisi saat ini yang sebetulnya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, kinerja Bupati Luwu Utara dua periode ini justru melejit dan tidak main-main pencapaiannya. Bahkan pada capaian indikator kinerja daerah tersulit pun untuk ditingkatkan, Luwu Utara mampu mencapainya dengan peningkatan yang menakjubkan.

"Kita ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya Luwu Utara keluar dari zona daerah termiskin di Sulsel sejak Luwu Utara menyandang predikat sebagai daerah otonom tahun 1999. Angka Kemiskinan selama ini hanya berkutat pada kisaran 18 persen, 16 persen, dan 14 persen. Nah, pada 2023, angka Kemiskinan Luwu Utara untuk pertama kalinya mencapai 12,66 persen," bebernya.

Hal lain yang membuktikan kinerja Bupati beralias IDP ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang saat ini masuk dalam kategori terendah di Sulsel berdasarkan data BPS. Di mana pada 2021 TPT Luwu Utara berada pada kisaran 3,91 persen, dan setahun kemudian TPT Luwu Utara kembali menurun hingga menyentuh angka 2,81 persen.

Pada 2023, TPT Luwu Utara kembali mengalami perbaikan hingga berada pada level terendah di angka 2,63 persen.

"Penurunan ini adalah salah satu bentuk perbaikan angka-angka indikator tersulit bagi pemda. Apalagi dalam kondisi sulit seperti tiga tahun terakhir. Namun, bagi Luwu Utara justru tidak mengalami kesulitan untuk mendongkrak pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah lewat penetapan dan penerapan program kegiatan yang tepat sasaran walau dengan anggaran yang sangat pelit dan terbatas," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, indikator pembangunan daerah yang ikut meningkat 3 tahun terakhir adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga sekaligus sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Aspar juga membeberkan, pada 2020 IPM Luwu Utara berada pada kisaran 69,57 point. Sementara pada 2021 meningkat menjadi 70,02 point dan 2022 telah mencapai 70,51 point dan masuk kategori tinggi.

"Komponen indikator tak bebas IPM yang paling menonjol dalam mendukung peningkatan IPM adalahdaya beli (PPP) yang setiap tahunnya meningkat secara signifikan, yaitu dari Rp11.562.000 tahun 2020, naik menjadi Rp11.736.000 tahun 2021 dan menjadi Rp12.105.000 per orang per tahun," terang mantan Sekretaris DPRD Luwu Utara ini.

Masih kata Aspar, di sektor pendapatan daerah, pemda Luwu Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah yang dibuktikan dengan ditindaklanjutinya Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara terkait Satgas Peningkatan PAD bagi Luwu Utara secara berkelanjutan.

"Selanjutnya adalah indeks kesehatan yang didukung oleh indikator bebas Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu jumlah pernikahan anak yang terus menurun setiap tahun. Di mana pada 2021, jumlah pernikahan anak sebanyak 53, turun menjadi 50 pada 2022 dan pada 2023 kembali turun hingga tersisa 29 perkawinan anak," ungkap dia.

Terakhir, Aspar mengungkapkan prestasi Indah Putri Indriani di sektor pendidikan. Di mana untuk indeks pendidikan, Luwu Utara telah menetapkan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui SK Bupati terkait ATS di Luwu Utara yang tersebar di semua desa dan targetnya akan tuntas pada 2024 mendatang.

"Sementara kinerja makro ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Luwu Utara juga mengalami koreksi positif setiap tahunnya," pungkas Aspar. (*)