Ngeri, 698 Tersangka Terlibat Kasus Perdagangan Orang, Korban Ribuan

BUKAMATA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) telah menetapkan 698 orang sebagai tersangka terkait kasus perdagangan orang. Penetapan tersangka ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Satgas TPPO dari periode 5 Juni hingga 3 Juli 2023.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, hari Selasa (4/7/2023). Menko Polhukam didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Selain pengumuman penetapan tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan bahwa Satgas TPPO berhasil menyelamatkan 1.943 orang dari kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memberantas tindak pidana tersebut dan melindungi korban perdagangan orang.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut memberikan keterangan dalam konferensi pers tersebut. Ia menyatakan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan perlindungan warga negara Indonesia. Menurutnya, upaya penindakan terhadap kasus perdagangan orang akan terus dilakukan oleh Satgas TPPO.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga ikut memberikan keterangan dalam konferensi pers tersebut. Ia menjelaskan bahwa BP2MI akan terus berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pekerja migran Indonesia agar terhindar dari praktik perdagangan orang.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri juga turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Ia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang upaya penanganan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh kepolisian.

Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri terlihat berbincang di sela-sela konferensi pers, menunjukkan kerja sama yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan kepolisian dalam menangani kasus TPPO.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Satgas TPPO masih akan terus fokus pada penindakan kasus perdagangan orang. Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam praktik perdagangan orang sebagai pendukung atau "beking" dari kasus TPPO.