Hamka B Kady Minta Kementrian Desa Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

JAKARTA, BUKAMATA - Komisi V DPR RI sebagai komisi yang bermitra dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyoroti keberadaan tenaga pendamping desa. Anggota Komisi V, Hamka B Kady, menyampaikan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Desa PDTT, Rabu, 21 Juni 2023, di Jakarta.

Hamka B Kady mempertanyakan output dari keberadaan tenaga pendamping desa, apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Apalagi, banyak jejak digital berseliweran, bahwa tenaga pendamping desa melakukan aktivitas untuk kepentingan politik, yang tentu saja tidak etis.

"Makanya selalu saya nyatakan, pendamping ini masih perlu gak ke depan? Berikan kami alasan pembenar, yang bermanfaat dan outputnya dapat diperoleh sebagai bahan kemajuan desa. Coba berikan gambaran dulu," kata Hamka B Kady.

Politisi senior Partai Golkar ini mengungkapkan, untuk tahun 2024, bukan Komisi V tidak setuju dengan keberadaan tenaga pendamping desa. Tetapi sebelum anggaran tenaga pendamping desa diputuskan pada tahun 2024, harus diyakini lebih dulu manfaat dari keberadaan tenaga pendamping desa.

"Apakah sumbernya PHLN atau bukan itu urusan lain, berikan alasan-alasan pembenar yang meyakinkan kami bahwa pendamping desa sangat bermanfaat untuk mengontrol program desa dan untuk kemajuan desa itu sendiri. Ini yang kami harapkan nanti, berikan kami pemahaman," terangnya.

"Jujur saya katakan, apalagi menjelang 2024, hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu saja. Tolong berikan kami alasan-alasan yang benar dan tidak terintervensi oleh satu kepentingan. Bahkan ada pendamping desa menjadi caleg dan tidak mundur juga," sambungnya.

Ia berharap, keberadaan pendamping desa bisa memberikan manfaat untuk kemajuan desa. "Kita terbuka saja, jejak digitalnya banyak. Saya sangat berharap, mari kita majukan desa. Ingat pak, tugas anda berat, seluruh desa menjadi harapan bagaimana pembinaannya ke bawah," pungkasnya. (*)