BUKAMATA - Rencana dihapusnya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024 akan membuat pesta demokrasi menjadi liar.
"Pesta akan semakin liar dan tentunya akan sangat bahaya bagi demokrasi di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah lewat keterangan resminya, Rabu (14/6).
Menurut Fahri, audit dana kampanye sangat penting dalam menentukan adil tidaknya pemilu. Karena dana pemilu adalah salah satu faktor penentu utama kemenangan.
“Bahkan kalau tidak dikontrol dan dibatasi, maka uang bisa menjadi sebab kemenangan utama terutama untuk money politics atau politik uang,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
KPU RI diketahui tidak memuat pasal yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan LPSDK dalam rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye.
Komisi II DPR RI pada akhir Mei 2023 lalu menyetujui rancangan peraturan tersebut. Beleid itu akan segera diundangkan.
Padahal, pasal yang mewajibkan LPSDK selalu ada dalam regulasi KPU pada setiap gelaran pemilu dan pilkada sejak tahun 2014
TAG
BERITA TERKAIT
-
Gibran Mundur, Fahri Hamzah Tegaskan Prabowo Bukan Presiden Boneka, Saatnya Perbaiki Sistem Presidensial
-
Fahri Minta Masyarakat Berpikir Rasional dan Tidak Emosional, serta Utamakan Dialog Ketika Menyampaikan Kritik
-
Fahri Hamzah Sentil Partai Besar soal PT 5 Persen: Kompromi Amankan Kursi, Bukan Suara Rakyat
-
Fahri Hamzah Soroti Pentingnya Seni Mengelola Negara dan Kepemimpinan Lintas Generasi di Era AI
-
Fahri Hamzah: Indonesia Darurat Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi