Libatkan BPKP, BKKBN Sulsel Gelar Rapat Teknis Pengadaan Alokon KB
Banyaknya permintaan darurat alokon tahun lalu mengindikasikan perlu dilakukan perhitungan ulang secara tepat tiap kabupaten kota.
MAKASSAR, BUKAMATA - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pendampingan dan mitigasi resiko pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan, pendampingan BPKP dalam proses pengadaan alokon sebagai komitmen BKKBN Sulsel mewujudkan proses pengadaan alokon yang sesuai aturan. Ia menghimbau agar panitia memperhatikan setiap tahapan pengadaan mencakup proses perencanaan, perkiraan, persiapan dan pasokan kebutuhan alokon.
"Seluruh proses pengadaan agar diidentifikasi secara baik, harus sesuai aturan, lakukan analisis harga dan kebutuhan, lakukan perhitungan jumlah kebutuhan secara tepat, termasuk alur pengiriman dan penerimaan alokon," pesan Andi Rita dalam Rapat Perencanaan pengadaan alokon, yang diikuti tim pengadaan alokon serta perwakilan komponen bidang lingkup BKKBN Sulsel, di Hotel Almadera Makassar, Jumat, 12 Mei 2023.
Andi Rita menekankan, yang paling penting adalah penguatan perencanaan alokon agar tepat jumlah dan tepat kebutuhan untuk menunjang pelayanan KB di lapangan.
"Saya harapkan dalam pengadaan alokon agar diawali dengan perencanaan dengan matang, agar dihitung dengan benar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari terjadi stock out ataupun kelebihan stok," ujar Andi Rita.
Ditambahkan, pengadaan alokon dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan di fasiltas kesehatan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, guna mendukung pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
"Pengadaan alokon ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mendukung pencapaian sasaran program kita seperti TFR, CPR dan Unmeet Need," jelasnya.
Andi Rita berharap agar pihak BPKP Sulsel terus memberikan pendampingan terhadap proses pengadaan alokon yang akan dilaksanakan tahun ini. Banyaknya permintaan darurat tahun lalu mengindikasikan perlu dilakukan perhitungan ulang secara tepat tiap kabupaten kota.
"Kita berharap permintaan darurat serupa dapat kita minimalisir di tahun ini," tutup Andi Rita.
Mewakili BPKP Sulsel, Gusti Arif, menyampaikan, dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa terdapat potensi kecurangan. Sehingga perlu mengidentifikasi resiko tersebut dari awal agar meminimalisir kejadian resiko.
"Mitigasi resiko pengadaan alokon penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan dan potensi kecurangan yang terjadi," ujar Gusti Arif.
Ditambahkan jika mitigasi resiko bertujuan untuk mengetahui serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaaan.
Gusti Arif menambahkan, mengelolah resiko meliputi seluruh tahapan pengadaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan distribusi serta melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. (*)
