Taruna Ikrar Minta 58 Pejabat Baru BPOM Jadi Teladan, Tolak Korupsi, Suap, dan Gratifikasi
Taruna Ikrar mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
JAKARTA, BUKAMATANEWS – Kepala BPOM RI Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., melantik dan mengambil sumpah jabatan 58 pejabat baru di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Dalam arahannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen kuat untuk menolak segala bentuk suap, gratifikasi, korupsi, dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.
Sebanyak 58 pejabat yang dilantik terdiri atas 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 25 Kepala Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar, Balai, dan Loka POM), serta 16 Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Tata Usaha.
Menurut Taruna Ikrar, pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan organisasi sekaligus langkah strategis mempercepat transformasi BPOM agar semakin adaptif menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang.
"Pengucapan sumpah jabatan bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan janji dan komitmen untuk mengemban tugas mulia melayani bangsa dan negara secara profesional. Amanah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT," tegas Taruna Ikrar.
Ia menegaskan, BPOM merupakan institusi strategis yang memiliki mandat besar dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
Peran tersebut dimulai sejak masyarakat masih dalam kandungan hingga sepanjang siklus kehidupannya. Karena itu, seluruh pejabat dituntut memiliki integritas tinggi, kepemimpinan yang kuat, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional demi kepentingan masyarakat.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Taruna Ikrar meminta agar segera beradaptasi dengan tugas baru, membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, serta menjadikan kepentingan organisasi dan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ia juga mengingatkan agar setiap pejabat menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, menjaga kode etik, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan.
Menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, Taruna Ikrar menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk penguasaan teknologi informasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi, sehingga para pemimpin dapat lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis yang memerlukan kecerdasan, pengalaman, dan kebijaksanaan manusia.
Selain memperkuat tata kelola internal, Taruna Ikrar juga meminta seluruh pejabat aktif membangun komunikasi publik. Ia menilai citra positif BPOM harus terus diperkuat melalui kinerja nyata yang dirasakan masyarakat serta didukung publikasi yang efektif melalui media massa dan media sosial. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami peran penting BPOM dalam melindungi kesehatan bangsa sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Menutup arahannya, Taruna Ikrar mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Ia berharap seluruh insan BPOM terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi, dan bekerja dengan penuh dedikasi dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang semakin modern, transparan, dan berkelas dunia.
