Menkominfo Johnny G Plate Dipanggil Kejagung sebagai Saksi Dugaan Kasus Korupsi Infrastruktur BTS

BUKAMATA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Kamis (9/2) ini.

Johnny dipanggil terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 sampai dengan 2022.

"Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok). Jika dibutuhkan keterangan maka akan hadir pada jadwal yang sesuai," ujar Johnny saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Palate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia mengatakan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Ya kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu saja," jelas Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). 

Untuk diketahui, Kejagung hari ini memanggil Menkominfo Johnny G Plate untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo 2020-2022. Namun Plate tidak memenuhi panggilan tersebut karena menghadiri HPN 2023 di Medan.

“Saya berkoordinasi dengan tim Jampidsus dan mendapatkan surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kemkominfo terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi JGP untuk diperiksa pada hari ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di lokasi, Kamis (9/2/2023).

Ketut menambahkan, alasan Jhonny tidak menghadiri panggilan Kejagung dikarenakan tengah mengikuti acara HPN di Medan bersama beberapa pejabat negeri.

"Yang kedua mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR yang diagendakan penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadwalkan hari Senin tanggal 13 Februari 202 3 pukul 13.00," sambungnya.

Johnny memastikan kehadirannya ke Kejagung pada Selasa, 14 Februari kata. "Artinya beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 14 Februari 2023," katanya.