Soal Perjanjian Anies-Prabowo, PKS Menunggu Sikap Gerindra Membukanya

BUKAMATA – Dewan Pimpinsn Pusat (DPP) PKS menunggu sikap Gerindra untuk membuka dengan terang benderang soal kabar perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan soal pencalonan presiden antara keduanya.

Juru Bicara PKS, Nabil Ahmad Fauzi meminta agar Sandiaga Uno membuka ke publik soal perjanjian tersebut. Nabil mengaku enggan berspekulasi soal isi perjanjian itu.

"Kan Bang Sandi yang menyebutkan. Silakan dibuka saja ke publik. Agar jelas duduk perkaranya," kata Nabil, Selasa (31/1).

Sekretaris I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menyampaikan, perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno mengenai Anies yang tidak maju di pilpres jika Prabowo juga mencalonkan diri hanya berlaku pada Pilpres 2019. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut bahwa ada perjanjian yang dibuat sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 dan masih berlaku hingga saat ini. 

"Yang saya pahami itu kan waktu Pilpres 2019 ketika Prabowo jadi calon Presiden. Waktu 2017 kan Anies jadi Gubernur, kemudian kan maksud maju itu kan maju untuk jadi calon Presiden pada 2019," kata Taufik, Rabu (1/2/2023). 

Dia mengatakan, Anies dinilai sudah cukup sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta dan akan fokus menjadi DKI 1 selama masa jabatan dari 2017-2022. Perjanjian itu justru dianggap seperti deja vu atas momen mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 atau yang sekarang menjadi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Elite Partai Gerindra, Sandiaga Uno membongkar adanya perjanijan politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang konon diteken jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Isi kontrak politik ini belakangan banyak dibicarakan publik, termasuk menduga-duga apakah Anies telah melanggar janjinya sendiri terhadap Prabowo apabila maju di Pemilihan Presiden 2024.