BPS: Sulit Capai Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024

BUKAMATA – Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan, target penurunan kemiskinan yang diberikan Pemerintah pada 2024, sebesar 7 persen untuk kemiskinan dan 0 persen kemiskinan ekstrem akan sulit tercapai. Margo mengatakan berdasarkan tren data, kemiskinan pada 2022 tercatat sebesar 9,5 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen.

"Kalau dilihat dari tren data sepertinya agak sulit ya untuk mencapai angka 7 persen maupun kemiskinan ekstrem dari 2,04 pada 2022 ke 2024 menjadi nol persen. Kalau melihat tren datanya, sulit rasanya," ujar Margo dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang disiarkan daring Senin (30/1/2023).

Meski demikian, kata Margo, target ini tetap bisa dikejar yakni dengan perbaikan sistematik dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dengan penanganan kemiskinan secara biasa tidak bisa menurunkan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem sesuai target.

"Kalau lihat kita melakukan business as usual agak sulit mencapai target pemerintah tapi kita perlu berupaya bagaimana melakukan percepatan, melakukan tata kelola baru agar target 2024 itu bisa dicapai baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," kata Margo.

Margo menjelaskan hasil pemantauan BPS dalam data pengembangan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas pada 2022 lalu. Jika dilihat datanya, rata-rata angka kemiskinan di 212 kabupaten/kota pada Maret 2021 sebesar 3,61 persen, kemudian Maret 2022 turun menjadi 2,76 persen.

Menurut Margo masalah angka kemiskinan ini bergerak dinamis. Sehingga perlu dirancang data dan tata kelola yang baik untuk mencapai target.

“Rancangan tersebut perlu dbibangun dan ditetapkan dengan jelas agar semua kementerian lembaga dan daerah ini punya target yang sama di sasaran yang ingin dicapai,” kata dia.

Margo menjelaskan, sulitnya tercapai target tersebut karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Untuk itu Margo menilai perlu adanya perbaikan sistematik tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dimulai dari perbaikan tata kelola yakni perbaikan data.

“Kita butuh upaya melakukan tata kelola baru agar bisa mencapai target 2024 baik untuk menurunkan kemiskinan maupun kemiskinan ekstream,” kata dia.