AMAN Sulsel Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
08 November 2025 22:24
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata dan berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial," katanya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Polri , KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers
BUKAMATA - Memasuki persiapan tahun politik 2024, berbagai pihak menyatakan kesiapan untuk mengawal pesta demokrasi yang bakal berlangsung 14 Februari 2024 mendatang tersebut.

Terbaru, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Polri juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah adanya berita hoaks.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata dan berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial," katanya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Polri , KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers, Selasa (10/1/2-23).
Kemudian, ia melanjutkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoaks jelang pemilu.
"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di 2023.
"Baru saja dirilis bahwa Twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di Instagram dan TikTok," katanya.
Sementara itu, KPI melalui Wakil Ketuanya Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.
08 November 2025 22:24
08 November 2025 21:06
08 November 2025 18:20
08 November 2025 18:08