'Perang' Argumen PDIP dan Golkar Soal Sistem Penyelenggaraan Pemilu 2024

BUKAMATA - Isu mengenai pelaksaan sistem pemilu 2024 masih berlanjut. Dua partai besar Indonesia saat ini tengah berseberangan dalam ide pelaksaanaan sistem pemilu 2024.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kekeuh menuntut pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dimana masyarakat hanya perlu memilih partai dalam pemilihan calon legislatif.

Sementara itu rivalnya, Partai Golongan Karya percaya bahwa sistem proposional terbuka dalam pemilu 2024 lebih adil dan transparan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim sikap partainya sesuai dengan UUD 1945 bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan calon anggota legislatif.

"Bagi PDIP kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan bahwa berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah parpol," kata dia di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Hasto menilai sistem proporsional terbuka yang diterapkan selama ini telah memicu banyak dampak negatif.

Mulai dari ongkos pemilu yang mahal, tingginya angka manipulasi, dan kerja-kerja penyelenggara pemilu begitu melelahkan. Hasto yakin sistem proporsional tertutup akan mengurangi dampak-dampak negatif tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin meminta PDIP untuk tidak terlalu ngotot memaksakan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik dalam Pemilu 2024.

Nurul mengatakan sistem proporsional terbuka saat ini memberi pendidikan politik kepada rakyat. Menurutnya, rakyat bisa memilih calon anggota legislatif yang mereka kehendaki.

"Masak kita delapan fraksi kalah dengan satu fraksi? Ayo, Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto), jangan terlalu keras. Kita harus mengutamakan mengusung suara rakyat lah," kata Nurul dalam diskusi daring, Rabu (4/1/2023).

Nurul memahami alasan PDIP bersikukuh memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Dia menyebut PDIP punya identitas politik yang kuat tanpa harus mengandalkan nama.

Meski demikian, Nurul merasa sistem proporsional terbuka masih menjadi opsi terbaik bagi Indonesia. Dia menyebut anggapan soal sistem proporsional tertutup akan menghapus korupsi dan oligarki tak tepat.

"Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.