Humas IKP Gelar Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan
06 Februari 2025 21:53
efisiensi biaya demokrasi menjadi salah satu alasan utama di balik wacana ini. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, yang berlaku saat ini, dinilai membutuhkan biaya besar
BUKAMATANEWS - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini diharapkan dapat mengurangi biaya politik yang dinilai terlalu mahal.
"Kami menawarkan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi kita agar lebih efisien," ujar Bahlil usai menghadiri acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Ia menambahkan bahwa Partai Golkar akan mendiskusikan gagasan ini bersama pemerintah.
Menurut Bahlil, efisiensi biaya demokrasi menjadi salah satu alasan utama di balik wacana ini. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, yang berlaku saat ini, dinilai membutuhkan biaya besar. Namun, ia memastikan hak rakyat tetap akan diakomodasi meskipun mekanisme pemilihan diubah.
"Demokrasi kita harus melibatkan rakyat, tetapi kita juga harus memastikan efisiensinya. Jangan sampai biaya politik terlalu tinggi," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto turut mendukung pandangan Bahlil terkait perlunya perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam pidatonya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12), Prabowo menyoroti tingginya biaya politik yang dihabiskan selama pemilu.
"Kita harus berani mengoreksi diri. Demokrasi kita terlalu mahal, dan uang yang dihabiskan bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, irigasi, dan perbaikan infrastruktur," ungkap Prabowo.
Prabowo juga menyinggung efisiensi sistem demokrasi yang diterapkan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Di negara-negara tersebut, kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Mereka memilih anggota DPRD, lalu DPRD yang memilih kepala daerah. Tidak mengeluarkan biaya besar seperti kita," ujar Prabowo.
Prabowo mengajak pimpinan partai politik untuk mempertimbangkan wacana ini secara serius. "Malam ini, mari kita berpikir, apakah sistem ini sudah tepat? Apakah kita perlu mengubahnya demi efisiensi?" katanya.
Menurut Prabowo, langkah ini bukan berarti menolak masukan dari pihak asing, tetapi menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kita tidak anti asing, tetapi kita harus memastikan mereka peduli dengan kebutuhan kita," pungkasnya.
Wacana ini menandai langkah awal diskusi yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih efisien dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
06 Februari 2025 21:53
06 Februari 2025 20:35