Terkait Dugaan Jembatan Munte Jeneponto Mangkrak , Ini Penjelasan Pengawas Teknis

JENEPONTO, BUKAMATA - Proyek rekontruksi jembatan Munte di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian publik karena belum selesai.

Pengawas teknis dan rekanan, Hasanuddin menjelaskan, bahwa Jembatan Munte pelaksanaanya tidak mangkrak, pengerjaan masih berjalan, dalam waktu dekat akan dilakukan pengecoran di badan Jembatan.

Ia menyebut terdapat kendala pada Pengerjaan badan jembatan. Dia menjelaskan karena lambatnya Jembatan Bally di bongkar sehingga dibutuhkan kurang lebih 3 bulan interpal waktu, untuk pengerjaan mayornya.

"Betul Pengerjaan Jembatan itu sudah lewat dari masa kontrak yang harusnya selesai ditahun 2022, namun ada pemberian kesempatan untuk menyelesaikan. Dalam waktu dekat pengecoran jembatan dilaksanakan," ujarnya, Rabu 4 Januari 2023.

Ditegaskan, bahwa menunggu cuaca membaik, lalu dilakukan pengecoran plat lantai jembatan dengan mutu beton FC 30 K 350. Proyek tersebut sudah 90 persen sebelum cor.

"Jadi selain pengerjaan mayornya yang disebut struktur utama jembatan, juga akan dilakukan pengecoran pada rigit badan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, itu pengerjaan minornya" terangnya

Sebelumnya diberitakan, Proyek Pembangunan Jembatan yang menghubungkan tiga Kecamatan yakni Kecamatan Turatea - Binamu dan Kecamatan Kelara belum selesai alias mangkrat.

Masyarakat pun mengungkapkan kekecewaannya dengan melakukan protes, tepatnya di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Aktivis Anti Korupsi, Subair mengatakan, anggaran bantuan hibah dengan pagu kurang lebih Rp 9 milliar rupiah tahun anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto, rupanya menuai kritikan.

"Pagunya Kurang lebih Rp 9 miliar Jembatan Munte, itu sudah termasuk dari yang Rp. 18 miliar, hanya saja dari besarannya terbagi kegiatannya ada ternak Sapi dan Infrastruktur," bebernya.

Diketahui, bahwa sebelumnya Jembatan Munte diterjang banjir bandang pada tahun 2019 lalu. pemenang tender CV.Citra Lestari Mandiri belum menyelesaikan proyek tersebut.

"Jika mengacu pada aturan, pedoman hibah dari BPBD yang diterapkan. Asas manfaatnya tidak ada, Jembatan ini belum selesai dengan nilai kontrak Rp 8,7 miliar rupiah," sebutnya

Subair menambahkan, kalau memang pemanfaatan dana hibah 12 bulan, maka proses yang harus dilaksanakan oleh Kepala BPBD adalah membuat surat pernyataan secara tertulis.

"Hemat saya, surat pernyataan pun pasti ada indikator sesuai aturan di Perkap BNPB. Dan bukan hanya masalah keterlambatan waktu pekerjaan, tapi waktu pemanfaatan dana hibah yang habis", jelasnya