Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Selasa, 22 November 2022 14:58

Hamka B Kady
Hamka B Kady

Hamka B Kady Minta Kementrian Desa PDTT Evaluasi Total Pengelolaan BUMDes

pengelolaan pengurus BUMDes sudah saatnya direformasi. Sehingga, nasibnya tidak sama dengan KUD di masa lampau.

JAKARTA, BUKAMATA - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Selasa, 22 November 2022. Agenda rapat terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022, penyerahan hasil kompilasi Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, dan lain-lain.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menyoroti terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia meminta agar Menteri Desa dan PDTT melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pengelolaan BUMDes.

"Harapan kita sebenarnya, dengan berdirinya BUMDes maka pergerakan ekonomi desa itu dapat bergerak dengan baik, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tujuan mulianya. Tetapi saya ingin menyampaikan Pak Menteri, tolong evaluasi total mengenai pengelolaan BUMDes di desa," ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengungkapkan, pengelolaan pengurus BUMDes sudah saatnya direformasi. Sehingga, nasibnya tidak sama dengan KUD.

"Kita mengharapkan adanya lembaga ekonomi yang defenitif di desa. Badan hukum sudah. Dibantu stimulan dana pusat sudah. Menggunakan dana stimulan dana desa juga sudah," bebernya.

"Tapi apa yang terjadi, khususnya saya fokus mengenai masalah simpan pinjam. Pengalaman yang lalu di KUD dulu, yang menyebabkan kehancuran badan usaha itu karena simpan pinjam itu tidak kembali," sambungnya.

Kepada Menteri Desa dan PDTT, Hamka berharap agar semua pengelola BUMDes adalah orang yang paham terhadap persoalan bisnis. "Bukan hanya keluarga kepala desa. Tapi pengelolaan secara bisnis. Sayang sekali jika uangnya hilang percuma. Apalagi, sudah ada beberapa BUMDes modalnya Rl 300 juta bahkan mungkin lebih," ungkapnya.

Ia juga meminta Menteri Desa dan PDTT membuat aturan dan petunjuk teknis yang lebih baik. Dan pengelolanya harus dididik sedemikian rupa, agar BUMDes bergerak secara bisnis dan mencapai hasil yang baik.

"Sisa satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Mari manfaatkan anggaran yang ada dengan optimal," imbuhnya. (*)

#komisi V DPR RI #BUMDes #Hamka B Kady #Fraksi Golkar