Dorong Capaian Pembangunan Kependudukan, Deputi Dalduk BKKBN Lakukan Pembinaan Pegawai

MAKASSAR, BUKAMATA – Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulsel, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Eng. Bonivasius Prasetyo Ichtiarto, S,Si melakukan pembinaan kepada pegawai BKKBN Sulsel, di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel, Selasa, 1 November 2022.

Deputi Dalduk Bonivasius mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, pemerintah dan pemerintah daerah harus mempunyai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Bonivasius mengatakan, GDPK sebagai landasan arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan, baik nasional maupun daerah.

"GDPK merupakan rumah besar atau landasan bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah," ungkap Bonivasius.

Ditambahkan, kebijakan dan strategi pengendalian penduduk dilakukan melalui pengembangan GDPK di seluruh tingkatan wilayah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan mulai dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk.

"Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan," ujarnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan, dalam beberapa tahun, BKKBN Sulsel telah melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi kabupaten kota terkait penyusunan GDPK kerjasama perguruan tinggi dan tim pakar kependudukan.

"Untuk mendorong tersusunnya GDPK di kabupaten kota, kita telah melakukan sosialisasi terkait penyusunan GDPK ini. Disamping itu terkait mamfaat kita juga sampaikan akan pentingnya GDPK dalam penyusunan RPJMD," ujar Andi Rita.

Terkait Percepatan Penurunan Stunting (PPS), tambah Andi Rita, berbagai inovasi telah dikembangkan oleh kabupaten kota. Diantaranya Kota Palopo dan Kabupaten Enrekang mengeluarkan kebijakan seluruh jajaran pemerintah daerah menjadi orang tua asuh bagi anak stunting. Dimulai dari kepala dinas dan camat.

Inovasi lain dari Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan seluruh pengusaha dalam penanganan anak stunting, dengan menjadi orang tua asuh. Di Kabupaten Barru melalui terobosan Gerakan Ayo Makan Telur, One Egg One Day, dengan menyalurkan bantuan telur kepada anak berisiko stunting untuk meningkatkan kualitas gizi anak dengan jumlah sasaran sebanyak 413 anak usia dibawah 2 tahun. (*)