Buntut Peryataan 'Amplop Kiai', Suharsono Dilaporkan Polisi dan Didesak Mundur, Ini Sikap Partai

BUKAMATA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mendapat sejumlah kritikan bahkan hingga dilaporkan ke kepolisian akibat peryataan kontroversialnya terkait amplop untuk kiai. 

Saat berpidato dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (15/8/2022) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suharsono mencerita tentang pengalamannya saat ditagih 'titipan' saat mengunjungi seorang kiai. 

"Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan. Lalu (setelah selesai) saya pergi begitu saja. Saya minta didoakan kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dikirimi pesan di WhatsApp, 'Pak Plt tadi ninggalin apa nggak untuk kiai? " bebernya. 

Buntut dari peryataan tersebut membuat kegaduhan, sejumlah pihak pun turut bereaksi. 

Dilaporkan ke Polisi

Pada Sabtu (20/8/2022), pelapor bernama Kurniawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas nama terlapor, Suharso Manoarfa. Kurniawan menilai, pidato 'amplop kiai' telah mencemarkan nama baik para kiai dan pesantren di Indonesia.

"Hari Sabtu (dilaporkan) Saya selaku kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap kiai terkait omongannya Pak Suharso itu waktu dia pidato di acaranya KPK itu," ujar pengacara Ari, Ali Jufri, mewakili Kurniawan, Senin (22/8/2022).

Desakan untuk Mundur

Pimpinan Majelis (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketum. Permintaan ini menyusul pernyataan Suharso soal amplop kiai saat acara pendidikan politik di KPK.

Dikutip merdeka.com, permintaan itu tertuang dalam surat resmi dari pimpinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.

"Ya benar (Surat dari majelis PPP)," kata Mardiono kepada wartawan, Selasa (23/8).

Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan Majelis menyebut alasan permintan agar Suharso mundur yakni adanya kegaduhan pascapidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan anti korupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 15 Agustus 2022.

"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Manoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP-PPP," kutipan surat DPP PPP itu.

Dukungan Partai

Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Syaifullah Tamliha, menilai desakan tiga Majelis DPP PPP agar Suharso Monoarfa untuk mundur tidak realistis. Sebab, urusan pribadi Suharso tidak mengganggu organisasi partai.

"Permintaan tiga Ketua Mejelis DPP PPP yang meminta Suharso Monoarfa untuk lengser dari Kursi Ketum PPP tidak realistis karena organisasi partai saat ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi proses Pemilu sudah berjalan," kata Tamliha, dalam keterangan resminya, Kamis (25/8).

Dia mengatakan, pergantian ketum tak perlu dilakukan, sebab proses pemilu tengah berjalan dan memerlukan konsentrasi penuh semua elemen partai.

"Memang diakui ada beberapa hal yang dialami Suharso seperti proses perceraian dengan istri yang masih belum selesai di Pengadilan. Ini merupakan masalah pribadi Suharso yang tidak melanggar syariat Islam," ucap Tamliha.