Bawaslu dan Kesbangpol Mulai Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

BUKAMATA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menghadiri undangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, mendatang.

Kegiatan ini dihadiri  jajaran dari KPU Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan serta dari Kodim 1408/ BS Makassar.

Rapat tersebut membahas terkait kesiapan personil pengamanan dalam menghadapi pilkada 2024, sehingga jajaran TNI dan Polri merasa perlu melakukan kordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk mengetahui titik rawan/daerah rawan untuk menegtahui gambaran kebutuhan personil untuk pengamanan.

Perwakilan dari Polrestabes Makassar dalam kesempatan itu memaparkan terkait tiga sistem pengamanan untuk kesiapan pemilihan yakni aman, rawan 1 dan rawan 2.

Untuk wilayah yang masuk kategori aman maka akan ditempatkan 1 personil untuk 5 TPS, untuk wilayah rawan 1 maka akan ditempatkan 2 personil untuk 2 TPS, sedangkan untuk wilayah rawan 2 maka akan ditempatkan 1 personil di tiap 1 TPS.

Hal tersebut langsung direspon oleh Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi.

Farid mengatakan bahwa kebutuhan akan pengamanan akan sangat diperlukan utamanya dalam pendistribusian logistik di bulan November 2024 mengingat kondisi cuaca sekitar waktu tersebut memasuki musim hujan ekstrim.

“Kami memikirkan bahwa pilkada nanti itu adalah November 2024 yang dimana waktu itu adalah memasuki musim hujan dan cuaca ekstrem sehingga kami memikirkan logistik kami, kotak suara hasil pemungutan suara, apalagi yang dipulau yang harus menyeberang kapal dan mungkin itu butuh pengamanan ekstra dr polri” Ungkap Farid.

Selain itu, juga dibahas terkait pengajuan pengusulan dana Hibah pada Pemilihan 2024.

Kesbangpol Kota Makassar, Hari, dalam kesempatan tersebut, memberikan waktu selama dua minggu kepada masing- masing instansi terkait untuk pengajuan usulan draft anggaran sesuai kebutuhannya.

“Untuk pengusulan dana hibah, agar tdk berulang revisi dan pengusulan, jadi mungkin dua minggu ini kami kasih waktu untuk menyusun dengan baik usulan draft anggaran hibah masing-masing yang sesuai aturan kemudian di buatkan permohonan ke Bapak Walikota untuk bisa di disposisi ke BPKAD dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti” Tandas Hari.

Bawaslu Kota Makassar melalui Ketua Bawaslu Kota Makassar, Abdillah Mustari mengungkapkan bahwa telah Menyusun draft pengusulan anggaran Dana Hibah Pemilihan 2024, namun menurutnya untuk penyempurnaan draft tersebut masih dibutuhkan koordinasi terhadap para pemangku kepentingan.

”Kami dari Bawaslu sudah menyusun dan sudah ada draft pengusulan anggaran hibah untk kebutuhan pendanaan Pilkada 2024, tapi memang kami juga membutuhkan kordinasi anggaran lebih lanjut terkait hibah ini, apalagi dengan TNI dan Polri terkait post anggaran yang akan kita anggarkan agar tidak terjadi kekosongan anggaran apalagi terkait pengamanan,"Tuturnya.