LUWU UTARA, BUKAMATA - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Jamal meminta Bawaslu Luwu Utara untuk membuat produk hukum yang berkualitas.
Hal itu disampaikan saat memberikan materi dalam rapat evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Bawaslu Luwu Utara (Lutra), Senin (18/4/2022) Sore.
Koordinator Divisi Hukum dan Datin Bawaslu Sulsel tersebut mengatakan, setiap Divisi di Bawaslu dalam melakukan sesuatu outputnya adalah produk hukum.
Dia menyebutkan, misalnya Formulir Model A Hasil Pengawasan, Surat Keputusan penetapan hasil perekrutan Panwascam, MoU antar lembaga.
“Jadi apapun jenisnya buatlah produk hukum yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab Produk Hukum adalah Mahkota Bawaslu," kata Adnan
Lebih lanjut kata dia, produk hukum dalam sebuah lembaga merupakan bentuk transparansi kepada publik, jadi publik menilai kinerja sebuah lembaga salah satunya adalah dari JDIH.
“Transparansi melalui JDIH ini penting, sebab termasuk dalam Undang-undang tentang informasi publik dan undang-undang tentang pelayanan publik,” ucap Adnan
Dalam kesempatan ini, Adnan mengevaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Luwu Utara dengan tiga indikator, yakni manajerial atau tata kelola, instrument administrasi dan dukungan teknis fasilitasi.
“Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama dalam pengelolaan JDIH yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan,” tutur Adnan
BERITA TERKAIT
-
Bawaslu Sulsel Intervensi Danny Pomanto Lewat Surat Larangan Mutasi
-
Aksi Demonstrasi, Gerakan Muda Maju Desak Bawaslu Sulsel Turun Tangan Tindak Tegas Pelaku Money Politic di Luwu Timur
-
Isteri Amir Uskara Jadi Sorotan, Bawaslu Sulsel Ingatkan Harus Tetap Jaga Netralitas ASN
-
Sita HP dan Kartu Nama Paslon, Sentra Gakkumdu Sulsel: Diserahkan ke Polda
-
Bawaslu Sulsel Tingkatkan Kapasitas Staf Lewat Pelatihan Tata Naskah, LHP dan Pembuatan Risalah Sidan