GOWA, BUKAMATA - Dihadapan Mahasiswa Magister dari Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Bupati Gowa, Adnan Purichta berbagi pengalaman dibidang pemerintahan dan politik saat jadi pemateri kuliah singkat Mahasiswa Magister Pendidikan Sosiologi di Kantor Bupati Gowa, Baruga Karaeng Pattingalloang, Selasa (11/1/20022).
Kuliah singkat dengan tema "Politik, Kebijakan dan Hukum pada Ruang Pemerintah untuk Publik" Bupati dua periode ini mejelaskan, hampir semua lini kehidupan dimasuki oleh politik tidak terkecuali di pemerintahan. Apalagi kepala daerah, seperti bupati maupun walikota terpilih karena proses politik.
"Ketika kita sebelum menduduki jabatan sebagai kepala daerah seperti saya. Kita terlebih dahulu melalui proses politik, bahkan saat menjabat pun proses-proses politik itu tidak pernah berhenti dan terus kita jalani bergandengan bersama antara pemerintahan dan politik," ujar Adnan.
Baca Juga :
Lanjut orang nomor satu di Gowa ini, politik ini adalah seni untuk bagaimana membangun daerah. Kepala daerah yang terpilih melalui proses pemilihan harus mampu menggandeng lawan politik untuk bersama-sama membangun daerah.
"Di zaman sekarang kalau ada yang menerapkan konsep individualisme, pasti dia tertinggal. Tapi kalau kita menerapkan konsep kerjasama dan kolaborasi yakin dan percaya pasti dia akan maju. Olehnya karena itu, pengertian politik ada seni dalam menjalankan pemerintahan," jelas Adnan.
Begitupun dalam pengambilan kebijakan publik, tidak terlepas dari proses politik. Sebab, dalam pengambilan keputusan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan kader partai politik.
"Misalnya ingin membuat Peraturan Daerah (Perda) harus diawali dengan Ranperda yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas di Pansus bersama ahli-ahli dan stakeholder terkait untuk mengambil keputusan," terang Adnan.
Di Kabupaten Gowa sendiri, kata Adnan, dalam membuat suatu kebijakan publik juga memerhatikan perkembangan zaman agar suatu daerah tidak ketinggalan. Misalnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di zaman sekarang harus cepat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini mengatakan, komposisi masyarakat Indonesia termasuk di Kabupaten Gowa didominasi oleh millenial, gen z dan post gen z yang menginginkan adanya kecepatan.
"Makanya di Kabupaten Gowa secara perlahan-lahan, misalnya jika kepala dinasnya masuk gen x maka sekretaris dan beberapa kepala bidangnya kita isi millenial. Begitupun lurah-lurah di Kabupaten Gowa, rata-rata lulusan IPDN yang baru-baru," ungkap Adnan.
Selain itu Adnan juga menyebutkan, untuk Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini juga terus melakukan transformasi kebijakan untuk mempercepat pelayanan publik, seperti disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatkan artificial inteligence, penggunaan big data, interaksi dan layanan online.
"Kita di Kabupaten Gowa sekarang berlakukan disposisi online dan tanda tangan elektronik. Jadi untuk melakukan disposisi dan tanda tangan bisa dilakukan dimana pun kita berada. Sekarang pelayanannya begitu karena kita menuju era disrupsi," papar Adnan.
Sama halnya dengan pengambilan kebijakan, Adnan menambahkan, dalam pembentukan dan praktek produk hukum suatu daerah, harus ada persetujuan bersama dengan DPRD. Menurutnya hukum ini dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.
"Hukum itu juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Jadi hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hukum ini juga untuk menata pranata masyarakat agar tercipta ketertiban di tengah-tengah masyarakat," tambah Adnan.
Sementara itu, Ketua Program Studi (Prodi) Magister Pendidikan Sosiologi Pascasarjana Unismuh Makassar, Kaharuddin menyampaikan terimakasih kepada Bupati Gowa atas kesediaannya membawakan materi. Dirinya berharap kedepan kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Unismuh Makassar tetap berjalan dengan baik dan lebih ditingkatkan lagi.
"Mudah-mudahan langkah selanjutnya kita bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti melakukan pelatihan terkait model-model pembelajaran, pembuatan RPP, RPS atau akreditasi-akreditasi sekolah," harap Kaharuddin.
