JAKARTA, BUKAMATA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang.
Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan.
Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan, seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut.
Baca Juga :
" Kami bukan hanya butuh makan pak , anak kami juga mau sekolah, " tegas Nelayan Juwana di hadapan para pimpinan DPN partai Gelora yang Hadir.
Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban adanya perubahan iklim, dan punya potensinya. cukup besar terdampak.
"Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan," kata Anis Matta.
Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor.
"Kita sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah," ujarnya.
Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah berbeda dengan nelayan di wilayah lain.
Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat.
"Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat. Laut, laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik," kata Fahri.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiasti.
Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur 'politis'.
Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan.
"Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap," kata Rasmijan.
Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Keluatan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil.
"Kita sudah mengajukan audensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana," kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini.
Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah.
"Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilanya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung," ujar Anis Matta.
Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono, pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Acmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi.
