Aswad Syam
Aswad Syam

Senin, 30 Agustus 2021 13:43

Lili Pantauli Siregar. (Sumber foto: Medcom)
Lili Pantauli Siregar. (Sumber foto: Medcom)

Kenal Wali Kota Tanjung Balai di Atas Pesawat, Ini Pelanggaran Kode Etik Komisioner KPK Lili Menurut Dewas

Lili Pantauli Siregar dijatuhi disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Itu setelah berkomunikasi langsung dengan terperiksa kasus dugaan korupsi, M Syahrial yang merupakan Wali Kota Tanjung Balai.

JAKARTA, BUKAMATA - Lili Pantauli Siregar dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Wakil Ketua KPK itu berhubungan langsung dengan Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial. Demikian diputuskan oleh Dewan Pengawas (Dewas) dalam sidang kode etik.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho membeberkan, pada Februari-Maret 2020, Lili dalam perjalanan pesawat Kualanamu-Jakarta. Saat itu, dia berkenalan dengan M Syahrial di atas pesawat. Padahal saat itu, sudah berstatus terperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Pemko Tanjung Balai. Bahkan, setelah mendarat, keduanya melakukan swafoto.

Dalam sidang kode etik yang disiarkan virtual, Senin, 30 Agustus 2021, Albertina mengatakan, komunikasi Lili dan Syahrial intens dilakukan sejak Lili memberikan nomor ponsel kepada Syahrial yang awalnya terkait dengan pembayaran uang jasa pengabdian Direktur PDAM Tirta Kualo, Ruri Prihartini Lubis.

Singkatnya, Lili berkomunikasi dengan Syahrial terkait dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemko Tanjung Balai. Lili Pintauli disebut menemukan ada nama Syahrial dalam berkas dan menerima uang Rp200 juta.

Albertina Ho pun membeber percakapan Lili dan Syahrial. Berikut percakapan keduanya:

"Ini namamu ada di meja, Rp200 juta bikin malu, masih kau ambil," ujar Lili.

"Itu perkara lama, Bu. Tolong dibantu," jawab Syahrial.

"Berdoalah kau," kata Lili.

Tak hanya itu kata lanjut Albertina, perbuatan Lili yang memberatkan lainnya yakni mencederai tugas KPK dengan membawa embel-embel Pimpinan KPK untuk pengurusan penyelesaian di PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai atas nama Ruri Prihartini.

"Terperiksa memberikan pengaruh yang kuat kepada Syahrial dan Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai Zuhdi Gobel, untuk membayar uang jasa saudaranya. Surat Ruri ke Direktur PDAM yang ada tembusan ke KPK diterima Zuhdi Gobel. Maka, Zuhdi membuat surat ke Dewas, yaitu Yusmada untuk menyetujui pembayaran jasa pengabdian," kata Albertina Ho.

"Total Rp53.334.640,00," lanjutnya.

"Mengadili, satu, menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers.

Tumpak menerangkan, Lili juga disanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," pungkasnya.

#KPK