Waspada Pertumbuhan Ekonomi 2021 Imbas PPKM Darurat

JAKARTA, BUKAMATA - Fadhil Hasan, Ekonom Senior menilai, aspek ekonomi lebih mendominasi dibandingkan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan pandemi dan ekonomi malah akan terseok-seok. Hal tersebut disampaikan dalam Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute, Jumat (23/7/2021).

“Penanganan akibat pandemi Covid-19 lebih menitikberatkan pada akibat bukan sebab. Karenanya, aspek ekonomi lebih mendominasi dibandingkan dengan kesehatan. Itu pun dilakukan dengan tidak fokus, dan dengan tata kelola yang lemah. Akibatnya, pandemi Covid 19 masih belum tertangani dengan baik dan ekonomi pun terseok-seok,” ujar Fadhil Hasan pada zoominari bertema meneropong pertumbuhan ekonomi triwulan III imbas PPKM Darurat.

Fadhil mengatakan, ada dua penyebab Indonesia kedodoran dalam penanganan pandemi sekaligus ekonomi, yaitu keengganan Pemerintah menerapkan UU karantina kesehatan dan munculnya varian baru yang lebih ganas.

“Dua hal yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, pemerintah enggan menerapkan UU Karantina Kesehatan, dan lebih memilih berbagai aturan baru yang menghindarkan pemerintah memenuhi dari kewajibannya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan, aturan penanganan pandemi Covid-19 seperti PSBB dengan segala modifikasinya dan PPKM, dengan segala variannya membuat penanganan pandemi Covid-19 tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kedua, ketika terjadi penyebaran varian Delta yang lebih membahayakan dan mematikan, pemerintah memilih mengikuti saran dan masukan dari kelompok pengusaha yang lebih khawatir akan dampak ekonomi dibandingkan mengikuti anjuran kalangan dan ahli kesehatan yang menyarankan karantina wilayah. Akibatnya, krisis diperkirakan berjalan panjang dan berliku tanpa kejelasan kapan akan berakhir,” tambah Fadhil Hasan.

Fadhil mengatakan, PPKM menyebabkan tiga hal yaitu ekonomi kecil melemah, daya beli masyarakat turun dan Kelompok menengah menahan konsumsinya.

“Pada bidang ekonomi dengan adanya PPKM, maka kita melihat dampaknya sebagai berikut; a. ekonomi rakyat berbasis UMKM mengalami kematian; b. Daya beli kelompok menengah bawah menderita karena restriksi yang diterapkan dan berbagai layoff yag diberlakukan; c. Kelompok masyarakat menengah atas kembali menahan konsumsinya. Hal ini diperparah dengan lambatnya berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah karena birokrasi dan mungkin ketidakcukupan anggaran,” beber Fadhil.

Fadhil memprediksi, ekonomi tidak langsung cepat bergerak setelah PPKM level 4 dinyatakan selesai pada akhir Juli 2021 nanti. Karena, ekonomi butuh terkendalinya kasus covid.

“Diperkirakan PPKM Darurat (Level) akan diakhiri pada akhir Juli 2021. Namun diperlukan waktu untuk kembali kepada kegiatan ekonomi normal dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan lebih baik. Berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika pemerintah menerapkan PSBB pada pertengahan Maret 2020, di mana kemudian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 turun sebesar 2%-an dibanding triwulan I 2019. Tampaknya hal ini akan terjadi lagi. Pertumbuhan ekonomi akan terpangkas tajam dibandingkan dengan prediksi awal berkisar 4%-5%. Berbagai lembaga internasional dan nasional sudah menngkonfirmasi hal tersebut,” papar Fadhil.

Fadhil Hasan malah berpendapat, pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV 2021 nanti akan lebih tertekan. Sehingga, target pertumbuhan pemerintah tidak dapat terpenuhi.

“Jika asumsinya adalah dengan PPKM Darurat ini, pandemi Covid masih menunjukkan tanda yang belum membaik. Maka bukan hanya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021 yang mengalami koreksi tajam, bahkan pada triwulan berikutnya ekonomi akan terus tertekan,” ungkapnya. 

Namun Fadhil optimis, situasi ekonomi 2021 akan lebih baik daripada 2020. Pasalnya, faktor eksternal tahun 2021 lebih kondusif.

“Ada perbedaan situasi ekonomi dibandingkan dengan keadaan tahun lalu, yakni faktor eksternal sekarang ini lebih kondusif. Ekonomi AS dan China sudah kembali pulih dan tumbuh tinggi, yang ini diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi lewat ekspor yang tinggi dan kenaikan harga komoditas sumberdaya alam. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya tapering off akibat kenaikan tingkat suku bunga di AS perlu diwaspadai. Karena akan menyebabkan capital outflow yang pada gilirannya akan menekan neranca transaksi berjalan, nilai tukar dan inflasi. Dengan kedua hal ini, pesannya adalah bahwa jangan sampai pemerintah terlambat dalam menangani pandemi ini dengan lebih baik, fokus dan tuntas. Program 3 T benar-benar serius dilaksanakan, program 5 M digalakkan, dan vaksinasi dipercepat dan diperluas untuk mencapai herd immunity serta program bantuan sosial juga dijalankan dengan efektif dengan tata kelola yang lebih baik,” tegas Fadhil.

Sementara itu,  Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2021 akan positif namun tidak sesuai harapan pemerintah yaitu 4.1 persen hingga 5.1 persen. Pasalnya, kebijakan PPKM Darurat yang praktik di lapangan sangat lemah.

“Pertumbuhan ekonomi 2021 bisa positif di angka 2 sampai 3 persen bisa tercapai karena dorongan ekspor dan harga komoditas yang membaik namun bila varian delta dan varian baru tidak terkendali lagi maka ekonomi bisa negatif 1-2 persen,” papar Achmad Nur Hidayat yang juga pendiri Narasi Institute ini.

Pria yang akrab disapa akronim ANH ini mengingatkan, Indonesia harus belajar dari varian delta sebaik-baiknya karena varian lain besar kemungkinannya akan muncul di tahun-tahun kedepan sehingga kita butuh institusionalisasi kelembagaan penanganan COVID19 yang lebih permanen.

“Pelajaran dari varian delta ini adalah vaksin yang ada saat ini tidak dapat sepenuhnya dapat diandalkan oleh karena itu diperlukan pendekatan lain selain vaksin yang diorkestrasi oleh institusionalisasi kelembagaan penanganan COVID-19 yang lebih permanen bukan seperti saat ini ada BNPB, KCPEN, Gugus Tugas COVID yang penanggungjawabnya berubah-berubah,” ujar Mat Noer, sapaan lainnya.