Dana Bansos Covid-19 Dikorupsi, Irman YL: Keterlaluan dan Memalukan!

MAKASSAR, BUKAMATA - Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 menyisakan sejumlah masalah. Diantaranya, munculnya dugaan kasus korupsi yang dilakukan sejumlah pihak.

Polemik dana bansos Covid-19 tersebut kemudian dibahas dalam Diskusi Publik "Korupsi Dana Bansos Covid-19, Bagaimana Sikap Kita?", yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin, 7 Juni 2021. Hadir sebagai narasumber, Pengamat Pemerintahan Irman Yasin Limpo, Koordinator FoKal NGO Sulsel Djusman AR, dan Ketua Umum HMI Badko Sulselbar Lanyala Soewarno. Sedangkan dua narasumber lainnya hadir secara virtual, yakni Penyidik KPK Andre D Nainggolan dan Jurnalis Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo.

Dalam diskusi tersebut, None - sapaan akrab Irman YL, menyampaikan, persoalan kasus korupsi dana bansos bukan lagi masalah hukum biasa, tetapi sudah menyangkut moral. Banyak korban meninggal akibat virus Covid-19, sedangkan di sisi lain ada yang hidup nyaman dari adanya pandemi ini.

"Korupsi dana bansos Covid ini sangat keterlaluan dan memalukan. Banyak yang meninggal karena virus ini, ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus berpisah dari keluarga karena menjalani isolasi. Dan ada oknum yang menikmati, hidup nyaman akibat pandemi," ujarnya.

Menurutnya, korupsi dana bansos Covid-19 tidak akan terjadi jika semua pihak memainkan perannya masing-masing. Siapa yang melakukan fungsi sosial, teknis, hingga pengawasan. Dan lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab, tidak saling mencampuri.

"Di Sulsel, legislatif, anggota DPRD ikut mengoperasionalkan dana bansos. Itu lebay sekali, dan memalukan. Karena, struktur teknis itu ada di aparat pemerintahan, pengawasan ada di legislatif. Harus dibedakan," terangnya.

Sementara, Koordinator FoKal NGO Sulsel Djusman AR, mengaku miris dengan apa yang menimpa Sulsel saat ini. Sulsel menjadi sorotan secara nasional, setelah Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel) tertangkap KPK. Sejak awalpun, ia telah mencurigai adanya persekongkolan sejumlah pihak untuk melakukan tindakan korupsi.

"Saya sejak awal sudah menduga. Ada kesengajaan 'membengkakkan' anggaran Covid ini. Apalagi, sumber dana Covid ini bukan hanya dari APBD, ada juga dari APBN dan pihak ketiga," bebernya.

Ketua Umum HMI Badko Sulselbar, Lanyala Soewarno, dalam diskusi tersebut menegaskan, akan terus mengawal kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Termasuk yang saat ini tengah bergulir di Polda Sulsel.

"Yang bergulir di Polda, karena ada selisih harga untuk bantuan pangan non tunai. Kemudian yang juga menjadi perhatian kami, DPRD ikut kecipratan. Masalah ini harus ditanggapi serius," tegasnya. (*)