
Ditemui AHY, JK Sebut Jokowi Tak Mungkin Bela Moeldoko
JK berpandangan kondisi demokrasi dalam bahaya jika seseorang yang memiliki uang melakukan kudeta partai.
BUKAMATA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui eks Wapres Jusuf Kalla (JK), pada Minggu (14/3/2021) kemarin.

Deputi Balitbang Demokrat, Syahrial Nasution, yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, JK sempat memberikan sejumlah pesan kepada AHY terkait kisruh Demokrat.
Kata Syahrial, JK meminta AHY sabar dan tidak emosional dalam menghadapi kisruh partai. Dalam pertemuan itu, kata dia, JK yakin Presiden Jokowi tak akan membela KSP Moeldoko dan tetap taat pada ketentuan dan aturan yang ada.
"Beliau mendoakan apa yang terjadi saat ini dengan Partai Demokrat, jika Mas AHY menghadapi dengan sabar, tidak emosional insyallah pasti akan ini selesai dengan segera. Dan beliau juga sampaikan rasanya tidak mungkin Pak Jokowi akan berpihak. Pasti akan taat terhadap prosedur yang ada," kata Syahrial, Senin (15/3/2021).
"Beliau sama sekali tidak melihat adanya Pak Jokowi ingin ikut campur, apalagi membela Moeldoko hanya karena Moeldoko jabatannya sebagai KSP," sambungnya.
Pertemuan antara AHY dan JK, kata dia, berlangsung sangat hangat. JK merupakan Wapres yang sempat mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, menurut dia, JK berpandangan kondisi demokrasi dalam bahaya jika seseorang yang memiliki uang melakukan kudeta partai.
"Kemudian Pak JK kemarin menyampaikan bahaya untuk demokrasi di negara kita seandainya ada orang yang punya duit terus dia beli jaket partai 10 biji terus bikin acara eh langsung disebut KLB. Jadi ini sangat rusak padahal dalam proses kongres atau suksesi kepartaian itu ada aturannya," ujarnya.
Sebagai senior partai, JK mengaku seringkali melihat adanya perpecahan di internal partai seperti PKB, Golkar, dan PPP. Namun, kisruh Demokrat tak biasa karena melibatkan pihak eksternal.
"Beliau merasa sangat kecewa karena selama ini kisruh internal, kisruh partai itu, dilakukan oleh orang-orang internal. Bahwa tidak ada yang berada di dalam pemerintahan itu lain soal. Tapi terjadi antara sesama internal partai gitu," bebernya dilansir Kumparan.
"Nah, kala terjadi sesama orang internal ada masalah akan lebih mudah diselesaikan. Tapi begitu masuk tokoh dari luar partai, orang dari luar partai ini menjadi sulit karena chemistry-nya tidak akan sama," tandas Syahrial.
News Feed
Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas OPD Lewat Bimtek Arsitektur SPBE
23 Oktober 2025 19:40
Kurang dari 24 Jam, Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Curanmor di Bontocani Bone
23 Oktober 2025 17:54
13.224 PPPK Kemenag Dilantik, Termuda Usia 20 Tahunan
23 Oktober 2025 17:47