Risma Diprediksi Tantang Anies Baswedan di Pilkada DKI

BUKAMATA - Konstelasi politik di Pilkada DKI Jakarta kian dinamis. Bahkan, Guburnur DKI Anies Baswedan diprediksi akan ditantang Tri Rismaharini (Risma)

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, Pilkada DKI akan mengikuti konstelasi politik nasional. Anies dan Riza Patria diprediksi akan berbeda haluan dan menjadi lawan di Pilkada selanjutnya.

Jika Pilgub DKI digelar di 2022, Qodari memprediksi Anies akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan melawan Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Ahmad Riza Patria.

"Pilkada Surabaya kedua waktu itu Risma menang di atas 80 persen. Sebagai sebuah penanda tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya kepada Bu Risma, kemudian berpasangan dengan Ahmad Riza Patria yang pada hari ini merupakan wakil gubernur petahana," kata Qodari, Kamis (28/1/2021).

Argumentasi Qodari itu didasarkan dari kian mesranya PDIP dan Gerindra di level politik nasional. Apalagi, Prabowo dan Sandiaga kini sudah bergabung ke pemerintahan dan menjadi menteri.

"Kita tahu bahwa hubungan antara PDIP dengan Gerindra sangat erat sebagaimana tercermin dari gesture politik dari Ibu Mega dan Pak Prabowo. Karena itulah kemudian saya melihat kalau ada Pilkada Jakarta 2022, kecenderungan koalisi di antara keduanya sangat besar," jelas Qodari.

Qodari memprediksi pasangan Risma-Riza kemungkinan kuat akan didukung oleh PDIP dan Gerindra dengan total dukungan kursi di DPRD 44 kursi atau setara 40 persen dari total jumlah kursi DPRD DKI Jakarta yaitu 106 kursi. Artinya, sudah melewati ambang batas mencalonkan cakada yaitu 20 persen atau minimal 21 kursi di DPRD.

Lalu, siapa yang bakal mendukung Anies?

Qodari menilai Anies bakal didukung PKS yang kemudian berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Maka PKS yang oposisi tentunya akan mendukung Anies sebagai calon petahana. Nah, Demokrat kemungkinan masuk dengan AHY sebagai wakilnya dari Anies Baswedan," beber Qodari.

Qodari memprediksi Demokrat akan berkoalisi dengan PKS. Sebab jika mengusung sendiri tak akan memenuhi syarat dengan modal 10 kursi. Jika berkoalisi dengan PKS maka total 26 kursi atau sekitar 24 persen dan telah melewati ambang batas mencalonkan cakada.

Lalu, bagaimana dengan PAN, Qodari memprediksi di kepemimpinan Zulkifli Hasan, PAN cenderung akan bergabung dengan kelompok pemerintah, dengan kata lain akan mendukung Risma-Riza Patria.

"Partai yang jelas jelas oposisi sekarang ini atau berada di luar pemerintahan itu ada tiga. Tetapi saya lihat dengan tidak adanya Pak Amien Rais, Pak Zulhas lebih cenderung dekat dengan pemerintah, walaupun belum menjadi bagian dari koalisi secara resmi," urai Qodari dilansir Kumparan.

Lebih lanjut, soal kepastian Pilkada 2022 dan 2023, Qodari menilai hal itu baru semacam wacana, yang pasti sudah tertulis di UU adalah Pilkada serentak di 2024.

"Selama masih belum diketok palu, tentunya ini sesuatu yang masih tentatif dan semua analisa sesungguhnya masih harus kita dasarkan kepada UU yang berlaku yaitu UU No 10 Tahun 2016 yang menyatakan atau mengatur bahwa Pilkada serentak adalah 2024, artinya tidak ada Pilkada baik Jakarta maupun daerah lainnya di 2022 dan 2023 ini," sebut Qodari.

Pro dan kontra normalisasi Pilkada memang banyak memunculkan spekulasi bahwa polemik itu berkaitan erat dengan Pemilu 2024 dan Pilkada DKI Jakarta. Tak sedikit pula pihak yang mengaitkan langkah menasionalkan Pilkada di 2024 sebagai strategi menjegal para kepala daerah yang potensial menjadi capres.