Terkesan Sepelekan Dana Hibah Industri Pariwisata, Pemkot Makassar Diminta Tak Main-main

MAKASSAR, BUKAMATA - Lambannya Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meneken bantuan dana hibah industri pariwisata dari Kementerian, membuat Pemerintah Kota Makassar dituding menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata tersebut.

Padahal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memberikan dana hibah senilai Rp3,3 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19.Khusus untuk  Kota Makassar, mendapat jatah Rp48 miliar.

Terkkait hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David, meminta Pj wali kota tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota. Pasalnya kata dia, selama pandemi Covid-19 industri perhotelan dan restoran ikut terimbas dampaknya.

“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah, 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash, mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” ujar Mario David, Jumat, 8 Januari 2021.

Bantuan dana tersebut kata Mario David, terkendala masalah administrasi. Sebab itu, Mario mendesak Pj Wali Kota Rudy segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran tersebut.

“Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian, bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang Covid-19 jadi koordinasinya kurang bagus,” paparnya.

Di Makassar lanjut legislator Nasdem ini, ada sebanyak 1.239 restoran dan 448 hotel yang sedang terpuruk. Beberapa karyawannya dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Karenanya, dia meminta waktu untuk anggaran ini bisa tetap ada dan terus bisa kita perjuangkan untuk bisa sampai ke pihak industri.